Pangdam Bantah Peluru Tajam Digunakan di Pidie, Komnas HAM Desak Investigasi Independen

Brigjen TNI Mahesa Fitriadi, Pangdam Iskandar Muda, membantah keras dugaan penggunaan amunisi tajam dalam insiden bentrokan penertiban bendera Bulan Bintang di Kabupaten Pidie, Aceh, yang mengakibatkan satu warga tewas. Dalam konferensi pers bersama Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinasi Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Mahesa menegaskan tidak ada satu butir pun peluru tajam yang ditembakkan ke arah warga. Ia menjelaskan bahwa 272 personel yang dikerahkan hanya menggunakan senjata untuk tembakan peringatan dengan peluru hampa dan karet, meskipun investigasi internal tetap berjalan terkait jatuhnya korban.

Kronologi kejadian yang terjadi pada Rabu (4/11) di Desa Pulo Keunari ini diungkap melalui klaim bahwa upaya penjelasan TNI direspons dengan pelemparan batu dari berbagai sisi oleh masyarakat yang sudah disiapkan. Meskipun Dandim memerintahkan pasukan mundur, masyarakat terus mengejar, memaksa prajurit melepaskan tembakan peringatan ke udara. "Mungkin dengan efek bunyi [tembakan ke langit], saudara-saudara kita bisa menahan diri," ujar Mahesa sambil mempertanggungjawabkan klaimnya bahwa tidak ada tembakan yang diarahkan langsung ke tubuh warga. Sebagai bentuk keseriusan, seluruh anggota yang terlibat masih dikonsolidasikan di Kodim Pidie dan senjata yang digunakan telah dipisahkan untuk identifikasi forensik, sementara tim investigasi internal dijadwalkan turun ke TKP dalam waktu dekat.

Korban Meninggal dan Respons Politik

Insiden yang bermula dari penertiban dalam rangkaian peringatan Maulid Nabi tersebut telah merenggut nyawa Abzalul Riza, warga Dayah Gampong Baro, yang tertembak di bagian dada, serta melukai 13 warga lainnya dan 6 personel TNI. Jenazah Abzalul telah dimakamkan pada Kamis (5/11). Respons terhadap tragedi ini datang dari Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah bersama Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan yang menjenguk para korban di rumah sakit. Fadhlullah menegaskan pentingnya penyelesaian masalah melalui dialog, seraya menyatakan, "Luka yang mereka rasakan adalah duka bagi kita semua... Jangan biarkan persaudaraan yang kita bangun dengan susah payah kembali terluka."

Dukungan Hak Asasi dan Independensi Penyelidikan

Dalam rangka pendalaman kasus, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di bawah kepemimpinan Anis Hidayah menyatakan akan segera turun ke Pidie untuk mengumpulkan fakta lapangan secara utuh. Dukungan juga datang dari organisasi nonpemerintah KontraS Aceh yang menegaskan bahwa kekerasan bersenjata terhadap warga sipil merupakan pelanggaran HAM serius yang tidak dapat dibenarkan, terlepas dari alasan apapun. KontraS menggarisbawahi amanat UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh yang melindungi hak asasi manusia dan rasa aman pascaperdamaian. Mereka mendesak agar kasus simbolik bendera Bulan Bintang diselesaikan melalui jalur hukum dan dialog, serta menuntut investigasi yang independen dan transparan untuk menghentikan tindakan represif aparat di Bumi Serambi Mekah.