BSI Resmi Luncurkan Rights Issue untuk Angkat Free Float dan Genjot Masuknya Modal Asing

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BSI) resmi mendapat lampu hijau dari pemegang saham untuk meningkatkan porsi saham publik melalui mekanisme rights issue. Keputusan strategis ini diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Jumat (6/11/2026), di mana perusahaan mendapat persetujuan untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 6,8 miliar saham Seri B dalam Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHETD II). Langkah ini bukan sekadar sekadar pelipatgandaan angka, melainkan strategi jangka panjang untuk mengubah wajah perbankan syariah Indonesia di mata investor global.

Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menegaskan bahwa kebijakan ini adalah kunci untuk memperkuat struktur permodalan sekaligus memaksimalkan free float. Saat ini, proporsi kepemilikan saham publik BSI hanya berada di angka 9,9%, angka yang menurut Anggoro sangat dinanti oleh pasar. Dengan melakukan penerbitan baru ini, BSI berharap dapat membuka pintu lebih lebar bagi investor institusi dan investor global yang menjadikan tingginya free float sebagai salah satu parameter utama dalam mengambil keputusan investasi. "Kami melihat peningkatan free float sebagai momentum untuk memperluas basis investor BSI dan meningkatkan daya tarik saham Perseroan di pasar modal," ujar Anggoro dalam keterangannya.

Proyeksi Capital Buffer dan Ambisi Masuk Kelompok KBMI 4

Urgensi penguatan modal ini terlihat jelas dari proyeksi kebutuhan permodalan BSI yang terus naik signifikan. Data internal menunjukkan kebutuhan permodalan Perseroan akan melonjak dari Rp51,07 triliun pada 2026 menjadi Rp64,41 triliun pada 2027. Seiring dengan itu, rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) diproyeksikan naik dari 20,38% menjadi 23,31%. Angka-angka ini menandakan bahwa BSI sedang membangun benteng kapital yang tebal untuk menghadapi ketidakpastian dinamika ekonomi global dan domestik yang tengah berlangsung.

Anggara menjelaskan bahwa modal yang kuat ini adalah fondasi bagi BSI untuk menjaga resiliensi bisnis, memperluas kapasitas pembiayaan, dan mendukung pengembangan usaha secara berkelanjutan. "Permodalan yang kuat merupakan fondasi bagi BSI untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi sekaligus menangkap peluang pertumbuhan ke depan," tegasnya. Melalui tambahan modal ini, BSI juga ingin memastikan dirinya memiliki capital buffer yang memadai sebagai bagian dari langkah strategis menuju kelas KBMI 4. Apabila berhasil, BSI akan mencatatkan sejarah baru sebagai satu-satunya bank syariah di Indonesia yang masuk dalam kelompok modal inti terbesar tersebut.

Dampak Jangka Panjang bagi Pasar Modal dan Industri Perbankan

Lemparan rights issue ini juga menyasar aspirasi lebih jauh, yakni mendorong masuknya aliran investasi portofolio asing (foreign portfolio inflow) yang lebih masif. "Kami berharap pelaksanaan Rights Issue ini dapat memperkuat kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia," kata Anggoro. Ia meyakini bahwa dengan kepemilikan saham publik yang lebih luas, semakin banyak investor domestik maupun global yang akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan BSI.

Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, pergerakan BSI ini akan berdampak pada penguatan ekosistem keuangan syariah secara nasional. Dengan fundamental dan struktur permodalan yang semakin kokoh, perusahaan memproyeksikan dapat menjaga pertumbuhan yang sehat serta memperbesar kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia.