Pemkab Sarolangun Gandeng Askrindo, Perkuat Jaring Pengaman Ekonomi UMKM dan Infrastruktur

Upaya memperkuat fondasi ekonomi daerah di Jambi semakin nyata dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Sarolangun dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Penandatanganan yang dilakukan di Jakarta, Kamis (5/11/2026), tersebut menjadi langkah strategis untuk mengintegrasikan instrumen asuransi umum dan penjaminan atau suretyship ke dalam perencanaan pembangunan, guna melindungi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta aset daerah dari berbagai risiko operasional.

Perjanjian ini ditandatangani langsung oleh Direktur Keuangan yang juga merangkap Pelaksana Tugas Direktur Utama Askrindo, Leonardo Henry Gavaza, bersama Bupati Sarolangun, Hurmin. Inisiatif ini tidak hanya berfokus pada perlindungan finansial bagi pelaku usaha, tetapi juga dirancang untuk memberikan kepastian hukum dan stabilitas bagi berbagai proyek infrastruktur. Dengan adanya jaring pengaman asuransi, fluktuasi permodalan yang kerap menghambat pengembangan usaha mikro diharapkan dapat diminimalisir, sehingga aktivitas ekonomi lokal tetap berjalan mulus meski menghadapi ketidakpastian pasar global.

Penguatan Ketahanan dan Data Ekonomi Sarolangun

Direktur Utama Askrindo, R. Mahelan Prabantarikso, menegaskan bahwa kolaborasi ini adalah wujud nyata kehadiran Askrindo dalam menyediakan mitigasi risiko yang adaptif bagi sektor riil daerah. “Kerja sama pemanfaatan Asuransi Umum dan Suretyship ini merupakan wujud nyata kehadiran Askrindo dalam menyediakan mitigasi risiko yang adaptif bagi sektor riil daerah,” ujar Mahelan. Pendekatan ini dinilai krusial mengingat struktur perekonomian Kabupaten Sarolangun yang bergantung pada sektor-sektor produktif rawan risiko cuaca dan pasar. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, ekonomi Kabupaten Sarolangun mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,78%, sebuah angka yang menjadi dasar pentingnya penguatan infrastruktur penunjang usaha.

Struktur ekonomi daerah tersebut ditopang oleh beberapa pilar utama yang menjadi fokus perlindungan dalam kerja sama ini, antara lain:

• Sektor pertambangan dan penggalian serta konstruksi yang membutuhkan jaminan proyek;
• Pertanian, kehutanan, dan perikanan yang rentan terhadap fluktuasi cuaca;
• Perdagangan yang membutuhkan kepastian rantai pasok dan pembiayaan.

Dalam konteks pertanian, komoditas kelapa sawit dan karet memegang peranan vital. Oleh karena itu, perlindungan terhadap petani dan pelaku UMKM di kedua sektor ini dinilai esensial untuk menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Akses Penjaminan dan Iklim Investasi Kondusif

Implementasi kerja sama ini diarahkan untuk memperluas akses penjaminan kredit yang selama ini menjadi tantangan bagi petani dan pelaku usaha mikro di Kabupaten Sarolangun. Dengan adanya dukungan suretyship, lembaga keuangan formal diharapkan lebih percaya diri dalam menyalurkan pinjaman produktif karena risiko gagal bayar telah dimitigasi oleh instrumen asuransi penjaminan. Hal ini secara langsung akan membantu petani dan UMKM dalam memodifikasi alat produksi serta membesarkan skala usaha mereka tanpa terbebani utang yang tidak terkelola.

Mahelan menambahkan bahwa kedua pihak akan terus menjajaki perluasan pemanfaatan produk, termasuk perlindungan spesifik terhadap aset milik pemerintah daerah. Sinergi antara perlindungan aset dan mitigasi risiko usaha ini diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang lebih aman dan kondusif. Pada akhirnya, langkah strategis ini menjadi fondasi bagi tumbuhnya investasi daerah dan pendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarolangun secara berkelanjutan.