BI Jakarta Perkuat Ketahanan Sistem Pembayaran Nasional Lewat Forum Jakarta POV 2026

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi DKI Jakarta meluncurkan inisiatif strategis bertajuk Jakarta Payment System on Your View (POV) Tahun 2026 guna memperkuat ketahanan dan kepatuhan industri sistem pembayaran. Forum ini dirancang sebagai wadah kolaborasi intensif antara regulator dan pelaku industri untuk menyelaraskan pemahaman terhadap arah kebijakan serta evaluasi hasil pengawasan terkini di sektor jasa keuangan digital.

Inisiatif ini menjadi krusial mengingat posisi strategis DKI Jakarta sebagai pusat ekonomi dan keuangan nasional. Kepala Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta, Iwan Setiawan, menegaskan bahwa forum ini bertujuan meningkatkan kesadaran pelaku industri terhadap penguatan tata kelola, kepatuhan, dan mitigasi risiko di tengah dinamika teknologi yang cepat berubah.

Peran Strategis DKI Jakarta dalam Ekosistem Pembayaran Nasional

Menurut Iwan, besarnya kontribusi Jakarta dalam lanskap sistem pembayaran nasional menuntut penguatan tata kelola yang ketat. Data menunjukkan bahwa KPwBI DKI Jakarta mengawasi porsi signifikan dari total penyelenggara secara nasional, yang tercermin dalam rincian berikut:

• 33 persen Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) secara nasional berada di bawah pengawasan KPwBI DKI Jakarta.
• 32 persen Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) nasional diawasi oleh KPwBI DKI Jakarta.
• Nilai transaksi PJP lingkup terbatas (LR) di Jakarta mencapai 36 persen dari total nasional.
• Transaksi KUPVA BB di wilayah Jakarta menyumbang 69 persen dari total transaksi nasional.

Besarnya proporsi ini mengindikasikan bahwa stabilitas sistem pembayaran di Jakarta memiliki dampak langsung terhadap keandalan sistem pembayaran di seluruh Indonesia.

Evaluasi Risiko Siber dan Penguatan Kapasitas Industri

Hasil pengawasan sepanjang tahun 2026 mengungkap adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kepatuhan ketentuan serta pengelolaan risiko, khususnya terkait risiko keamanan siber yang semakin kompleks. Iwan menambahkan bahwa Bank Indonesia terus mendorong penguatan industri melalui pengaturan dan pengawasan berbasis risiko, serta peningkatan kapasitas penyelenggara agar mampu menghadapi tantangan teknologi terkini.

Dengan sinergi yang berkelanjutan antara regulator, industri, dan praktisi, Bank Indonesia berharap dapat mewujudkan ekosistem sistem pembayaran yang tidak hanya inklusif dan aman, tetapi juga andal, berintegritas, dan berkelanjutan. Langkah ini sekaligus menjadi fondasi penting dalam mendukung transformasi ekonomi dan keuangan digital nasional secara menyeluruh.