Mendagri Tito Karnavian Dukung Penuh UU Satu Data Indonesia untuk Efisiensi Pembangunan Nasional

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi Undang-Undang (UU) Satu Data Indonesia (SDI). Langkah strategis ini dinilai krusial untuk memperkuat sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah melalui integrasi data antarkementerian dan lembaga. Dengan adanya sistem terintegrasi tersebut, hambatan birokrasi seperti tingginya biaya Surat Perintah Perjalanan Dinas dapat diminimalisasi karena akses informasi menjadi lebih terbuka dan efisien.

Implementasi SDI bukan sekadar digitalisasi, melainkan upaya menyelaraskan kebijakan pembangunan agar program pusat dan daerah saling mendukung. Tito memberikan contoh nyata bagaimana pusat dan daerah dapat berkolaborasi secara harmonis dalam pembangunan infrastruktur tanpa tumpang tindih sumber daya.

Sinkronisasi Infrastruktur dan Pengawasan APBD Lewat SIPD

Ketika pemerintah pusat membangun jalan nasional, pemerintah provinsi dapat menyesuaikan pembangunan jalan provinsi agar terhubung secara optimal. Prinsip serupa berlaku pada jaringan irigasi, di mana daerah melanjutkan pembangunan jaringan sekunder dan tersier sesuai kewenangannya. Selain efisiensi lapangan, integrasi data juga memudahkan pengawasan. Kemendagri melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menyediakan data program kerja, rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan realisasi belanja bulanan yang dapat diakses kementerian untuk memantau perencanaan hingga evaluasi akhir tahun anggaran.

Aturan Main: Kewenangan Sektoral dan Keamanan Siber

Untuk memastikan efektivitas, Tito menegaskan beberapa prinsip penting dalam penyelenggaraan SDI:

• Respek terhadap kewenangan kementerian/lembaga pemilik data sektoral agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi.
• Pemilahan ketat data sensitif, khususnya terkait keamanan negara, yang harus dilindungi secara khusus dan tidak dimasukkan ke dalam sistem pertukaran data terbuka.
• Penguatan keamanan siber untuk melindungi sistem dari ancaman peretasan yang dapat mengganggu pelayanan pemerintahan.

Dukungan pemerintah ini turut ditunjukkan oleh kehadiran Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan, Menteri PPN/Rachmat Pambudy, serta Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi dalam acara sosialisasi di Jakarta.