Gubernur Luncurkan KKI Online Payment, Perkuat Transparansi Keuangan DIY

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, resmi meluncurkan sistem Kartu Kredit Indonesia (KKI) Online Payment di Kepatihan Yogyakarta. Langkah strategis ini diambil untuk memperkuat digitalisasi transaksi sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sultan menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan penggunaan rupiah yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Diluncurkan dalam acara High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) DIY 2026, sistem ini diharapkan menjadi awal dari pembaruan tata kelola yang konsisten. Sultan mengingatkan pentingnya menghidupkan nilai-nilai filosofis Javanese tata, titi, tatas, dan wiguna dalam pemerintahan, yang mencakup keteraturan sistem, integritas, konsistensi penyelesaian tugas, hingga kebermanfaatan setiap kebijakan bagi publik.

Evaluasi Substantif dan Dampak terhadap Ekonomi Lokal

Menurut Sri Sultan, evaluasi TP2DD harus diarahkan pada aspek yang lebih substantif, meliputi efisiensi proses, kualitas akuntabilitas belanja, serta kontribusi terhadap pelayanan publik. Ia menekankan bahwa tanggung jawab utama setelah peluncuran ini adalah memastikan sistem berjalan, hambatan dapat diselesaikan, dan manfaatnya dapat dibuktikan secara nyata di lapangan.

Dalam konteks ekonomi, Sultan menyoroti pentingnya perluasan elektronifikasi penerimaan daerah. Ketepatan dan ketertiban pembayaran melalui sistem digital dinilai mampu menjaga kelancaran arus kas pelaku usaha lokal. Oleh karena itu, sinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu diperkuat guna mendukung efisiensi dan ketangguhan ekonomi daerah secara menyeluruh.

Sinergi Bank Indonesia dan Harapan Layanan Digital

Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, Sri Darmadi Sudibyo, menambahkan bahwa percepatan digitalisasi transaksi membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Berbagai inovasi pembayaran digital ini dirancang tidak hanya untuk memudahkan transaksi, tetapi juga untuk mendukung transparansi dan efisiensi belanja pemerintah daerah.

Sudibyo menyatakan, "Terkait dengan KKI Online Payment yang hari ini diluncurkan, pada intinya semuanya dalam rangka memberikan kemudahan transaksi secara digital di daerah." Dengan adanya integrasi ini, diharapkan kualitas pelayanan publik meningkat dan pendapatan daerah dapat terus bertumbuh secara berkelanjutan melalui tata kelola keuangan yang lebih modern dan akuntabel.