Kemenkes Catat 401.586 Kasus ISPA Kumulatif akibat Karhutla, Fokus pada Perlindungan Kelompok Rentan

Kementerian Kesehatan mencatat lonjakan signifikan dampak kesehatan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan total 401.586 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) secara kumulatif. Data terbaru ini mencakup penambahan 3.906 kasus baru yang tercatat pada 2 November 2026, tersebar di tujuh provinsi dan 63 kabupaten/kota di Indonesia.

Perempuan Juru Bicara Kemenkes, Widyawati, mengungkapkan bahwa kelompok rentan menjadi penyumbang terbesar angka tersebut. Secara demografis, tiga wilayah dengan populasi terdampak paling berat adalah Kota Banjarbaru (Kalimantan Selatan), Pekanbaru (Riau), dan Pontianak (Kalimantan Barat). Kemenkes juga memperketat pemantauan terhadap 590 ibu hamil, 1.530 penderita asma, dan 8.086 pekerja luar ruangan yang berisiko tinggi terpapar polusi.

Dominasi Kasus pada Anak dan Lansia

Analisis data kesehatan menunjukkan bahwa anak usia dini dan lansia merupakan kelompok paling terdampak. Jumlah kasus pada anak balita (0-5 tahun) mencapai 91.913 kasus, diikuti anak usia 6-9 tahun dengan 87.704 kasus, serta kelompok lansia di atas 60 tahun tercatat 56.092 kasus. Fluktuasi kasus harian di lapangan bervariasi, di mana Provinsi Riau mengalami lonjakan puncak sekitar 23 kasus per hari, sementara Kalimantan Barat mencatat angka tertinggi enam kasus harian.

Untuk memastikan ketahanan fisik masyarakat, Kemenkes memberikan panduan teknis pencegahan. Widyawati mengimbau masyarakat untuk tidak menggosok mata saat merasakan perih atau gatal akibat paparan partikel debu. "Secara demografis, wilayah dengan jumlah penduduk terdampak paling besar mencakup Kota Banjarbaru, Pekanbaru, dan Pontianak," ujar Widyawati, menegaskan pentingnya kewaspadaan di zona merah polusi udara.

Strategi Aksesibilitas Oksigen

Meskipun kasus ISPA harian menunjukkan tren penurunan menjadi sekitar 3.000 kasus, fokus intervensi Kemenkes kini beralih pada jaminan akses infrastruktur medis. Total 590 ibu hamil, 1.530 penderita asma, dan 8.086 pekerja luar ruangan kini menjadi prioritas pemantauan khusus. Pemerintah telah mengaktifkan unit rumah oksigen, khususnya 10 unit di Riau, untuk menjamin kelangsungan perawatan pasien dengan gangguan pernapasan berat.

Widyawati menegaskan bahwa ketersediaan kuantitas unit bukan tujuan akhir, melainkan kemampuan distribusi dan aksesibilitas. "Perhatian kami sebenarnya bukan semata-mata jumlah dari rumah oksigen saja yang tersedia, melainkan juga bagaimana memastikan dukungan oksigen tersebut dapat diakses masyarakat yang membutuhkan, terutama bagi pasien-pasien yang terganggu pernapasannya," tegasnya. Langkah ini memastikan respons krisis kesehatan karhutla tidak hanya berhenti pada pencatatan kasus, tetapi berlanjut pada penanganan darurat yang terintegrasi.