MPR Bentuk Tiga Pokja untuk Verifikasi Ketat 22 Syarat Calon Wapres
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI resmi mengaktifkan mekanisme pengawasan konstitusional dengan mulai menyiapkan panitia verifikasi khusus untuk mengecek kelayakan calon wakil presiden.
- Langkah strategis ini diambil untuk memastikan bahwa sosok yang akan dipilih, ditetapkan, dan dilantik dalam Sidang Paripurna MPR memenuhi seluruh standar legalitas yang ketat.
- Hinca Panjaitan , selaku Anggota Panitia Verifikasi MPR RI, mengonfirmasi bahwa proses ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah audit mendalam terhadap dokumen dan rekam jejak kandidat yang diajukan.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI resmi mengaktifkan mekanisme pengawasan konstitusional dengan mulai menyiapkan panitia verifikasi khusus untuk mengecek kelayakan calon wakil presiden. Langkah strategis ini diambil untuk memastikan bahwa sosok yang akan dipilih, ditetapkan, dan dilantik dalam Sidang Paripurna MPR memenuhi seluruh standar legalitas yang ketat. Hinca Panjaitan, selaku Anggota Panitia Verifikasi MPR RI, mengonfirmasi bahwa proses ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah audit mendalam terhadap dokumen dan rekam jejak kandidat yang diajukan.
Proses verifikasi ini dipicu oleh pengajuan dua nama calon dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa Presiden menyerahkan kedua nama tersebut beserta kelengkapan syarat yang diperlukan. Muzani menjelaskan bahwa terdapat 22 persyaratan spesifik yang harus dipenuhi oleh calon untuk dapat lolos verifikasi. "Presiden pada saat menyerahkan dua nama tersebut disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan. Jumlah syaratnya kalau enggak salah ada 22 syarat yang harus dipenuhi," kata Muzani dalam konferensi pers di kompleks parlemen, Jakarta, pada Senin (16/11).
Struktur Kerja Tiga Pokja dan Pembagian Tugas Spesifik
Pada rapat yang digelar Jumat (29/8/2025), panitia verifikasi memutuskan untuk membagi tugas menjadi tiga kelompok kerja (pokja) guna efisiensi dan ketelitian. Hinca Panjaitan menjelaskan secara rinci pembagian tugas tersebut, di mana masing-masing pokja memiliki fokus bidang yang berbeda. "Tiga pokja. Pokja satu, pokja dua, pokja tiga. Masing-masing itemnya detail gitu ya dan kemudian orang-orangnya. Saya termasuk di pokja dua," ujar Hinca saat ditemui usai rapat. Ia menambahkan bahwa Pokja Dua, tempatnya bernaung, bertugas memverifikasi aspek hukum, khususnya terkait rekam jejak di pengadilan dan lembaga antikorupsi. "Kalau saya itu tentang yang ke pengadilan, gitu ya. Yang ke KPK begitu," jelasnya, menandakan bahwa aspek integritas hukum menjadi prioritas utama dalam skema verifikasi ini.
Verifikasi Lapangan dan Batas Waktu Tujuh Hari
Mekanisme verifikasi ini dirancang untuk berjalan cepat namun tetap komprehensif. Hinca Panjaitan mengungkapkan bahwa anggota panitia tidak hanya akan memeriksa dokumen di meja, tetapi juga akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk menguji kebenaran data yang diserahkan. Proses kerja panitia verifikasi ini dijadwalkan berlangsung selama tujuh hari. "Nanti kita akan ke lapangan. Ada ceklisnya. Ini lengkap, ini ke lapangan gitu," katanya. Pendekatan ini menunjukkan keseriusan MPR dalam memastikan bahwa calon wakil presiden yang akan dilantik benar-benar bebas dari hambatan hukum dan memenuhi seluruh kriteria administratif yang telah ditetapkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Bobby Nasution Tetapkan UMP Sumut 2027 Naik 5,61% Jadi Rp3,41 Juta

Polri Ungkap Dua Perwira Diduga Terlibat Makar: Brigjen Tedjo Kusumo dan Kombes Iman Imanuddin

Dari Gelap ke Terang: 70 Warga Polewali Mandar Raih Listrik Gratis Lewat Program BPBL
