Bobby Nasution Tetapkan UMP Sumut 2027 Naik 5,61% Jadi Rp3,41 Juta
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution secara resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp3.410.000 , menandai peningkatan signifikan sebesar 5,61 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
- Penetapan angka ini merupakan hasil dari proses deliberasi panjang bersama Dewan Pengupahan Daerah Sumut, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- Langkah ini sejalan dengan penetapan UMP 2027 di Provinsi Sumatera Selatan yang juga menetapkan kenaikan beserta sanksi pidana bagi pelanggar.
Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution secara resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp3.410.000, menandai peningkatan signifikan sebesar 5,61 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Keputusan strategis ini diumumkan pada Jumat (20/11) dan menjadi penanda penting bagi dinamika ketenagakerjaan di provinsi tersebut, sekaligus menjadi acuan utama bagi penetapan upah minimum di tingkat kabupaten dan kota se-Sumatra Utara.
Penetapan angka ini merupakan hasil dari proses deliberasi panjang bersama Dewan Pengupahan Daerah Sumut, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Bobby menjelaskan bahwa kenaikan sebesar Rp181.001 dari UMP 2026 (Rp3.228.949) ini didasarkan pada pertimbangan komprehensif terhadap kondisi ekonomi makro, laju inflasi, serta penyerapan aspirasi dari unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Langkah ini sejalan dengan penetapan UMP 2027 di Provinsi Sumatera Selatan yang juga menetapkan kenaikan beserta sanksi pidana bagi pelanggar.
Dasar Hukum dan Formula Kalkulasi Pengupahan
Kebijakan ini merujuk pada kerangka regulasi terbaru, yakni UU RI Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan serta PP Nomor 49 Tahun 2025. Perhitungan teknis kenaikan upah menggunakan formula yang mengombinasikan inflasi sebesar 2,71 persen dengan hasil perkalian pertumbuhan ekonomi 4,79 persen dan faktor alfa 0,6045. Bobby menegaskan bahwa proses ini telah melalui kajian mendalam untuk memastikan keadilan bagi semua pihak.
Deadline Rekomendasi UMK dan UMSK 2026
Setelah penetapan UMP, Bobby Nasution menginstruksikan seluruh Bupati dan Walikota di Sumut untuk segera menyusun rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral (UMSK) 2027. Rekomendasi ini harus selaras dengan UMP provinsi dan merupakan hasil kesepakatan lokal.
- Dasar hukum: UU No. 27/2026 & PP No. 49/2025.
- Formula: Inflasi 2,71% + (Pertumbuhan Ekonomi 4,79% x Alfa 0,6045).
- Deadline: Rekomendasi UMK/UMSK disampaikan paling lambat 25 November 2026.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Menperin: Lonjakan Penjualan Otomotif 2026 Jadi Sinyal Kuat Daya Beli Kelas Menengah Terjaga

Blora Resmi Miliki Dua Yonif TP: Arief Rohman Dukung Penguatan Ketahanan Pangan dan Sejarah Perang

Habiburokhman Bantah Tuduhan ICW: Naskah RUU Perampasan Aset Sudah Diunggah Publik
