Cak Imin: Rotasi Kapolri dan Wapres Jadi Langkah 'Restart Indonesia'
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Pernyataan ini mengaitkan rotasi jabatan strategis di tingkat nasional dengan upaya Presiden Prabowo Subianto untuk mereformasi pengelolaan aset negara.
- Cak Imin mengemukakan pandangan tersebut saat menyampaikan sambutan dalam acara Haul Triumvirat Ulama NU di Gedung Pusaka NU Surabaya pada Kamis (19/11) malam.
- Ia menegaskan bahwa perubahan kepemimpinan di institusi negara harus dipahami dalam konteks kehendak Allah , khususnya melalui perspektif Nahdlatul Ulama sebagai kekuatan spiritual bangsa.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, atau yang dikenal dengan sapaan Cak Imin, menyatakan bahwa pergantian pimpinan Polri dan Wakil Presiden Indonesia merupakan ketetapan takdir sekaligus bentuk penyelamatan kekayaan negara. Pernyataan ini mengaitkan rotasi jabatan strategis di tingkat nasional dengan upaya Presiden Prabowo Subianto untuk mereformasi pengelolaan aset negara.
Cak Imin mengemukakan pandangan tersebut saat menyampaikan sambutan dalam acara Haul Triumvirat Ulama NU di Gedung Pusaka NU Surabaya pada Kamis (19/11) malam. Ia menegaskan bahwa perubahan kepemimpinan di institusi negara harus dipahami dalam konteks kehendak Allah, khususnya melalui perspektif Nahdlatul Ulama sebagai kekuatan spiritual bangsa.
Tidak Ada Syukuran atas Pergantian Kapolri
Meskipun menerima perubahan kepemimpinan dengan lapang dada, Cak Imin mengekspresikan keheranannya atas respons minim dari berbagai kalangan terkait pergantian Kapolri dari Irjen Listyo Sigit Prabowo ke Irjen Suyudi Ario Seto pada 1 Oktober 2026. Ia mempertanyakan mengapa belum ada satu pun pihak yang menggelar acara syukuran atas pengangkatan kapolri baru, menyebutnya sebagai fenomena yang membingungkan. "Tapi kok saya dengar belum ada satu pun yang syukuran, itu lho heran saya tuh," ujar Cak Imin dalam keterangan resminya.
Upaya 'Restart Indonesia' dan Mekanisme Pemilihan Wapres
Cak Imin memaknai pergantian Kapolri sebagai prasyarat bagi keberhasilan kebijakan "Restart Indonesia" yang dicanangkan Presiden Prabowo. Kebijakan ini bertujuan untuk mengubah struktur penguasaan kekayaan alam dari yang sebelumnya didominasi oleh segelintir oligarki menjadi 70 persen dikuasai negara dan 30 persen swasta. Menurut Cak Imin, implementasi arahan strategis ini hanya dapat berjalan efektif di bawah kepemimpinan kapolri baru. Sementara itu, terkait posisi Wakil Presiden, ia menjelaskan bahwa mekanisme pemilihan pengganti Gibran Rakabuming Raka akan melibatkan usulan dua nama oleh Presiden ke MPR pada 25 November, dengan penetapan final dijadwalkan pada 9 Desember 2026.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Cak Imin Dorong Pengembangan Gedung Pusaka NU sebagai Pusat Kajian Sejarah Nasional

Dorongan Prabowo Soal 70% Hasil Tambang untuk Negara, Pengusaha Kritik Metodologi Ukur Kontribusi

Toyota Land Cruiser FJ Resmi Dijual di Indonesia, Harga Mulai Rp835 Juta
