Sri Suparyati Peringatkan: Serangan Pribadi pada Keluarga Lawan Politik Mengikis Integritas Demokrasi
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Peringatan ini muncul di tengah maraknya polarisasi yang tinggi dalam lanskap politik nasional, di mana batas antara kritik gagasan dan serangan pribadi semakin kabur.
- Sri menyoroti fenomena strategis di mana informasi tidak lagi digunakan untuk mengedukasi, melainkan sebagai senjata untuk memanipulasi opini publik.
- "Terkait persaingan politik atau kampanye yang sampai menyeret dan menyerang keluarga dari pihak lawan, hal tersebut dapat berdampak mengikis demokrasi dan merusak harkat martabat manusia," tegas Sri.
Sri Suparyati, seorang aktivis hak asasi manusia (HAM) terkemuka di Indonesia, mengeluarkan peringatan keras terkait dinamika politik terkini di mana persaingan yang sehat mulai tergerus oleh serangan personal yang menyentuh ranah privat, khususnya keluarga pihak lawan. Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, Sri menegaskan bahwa praktik menyeret nama dan kehormatan keluarga dalam konflik politik bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan ancaman serius yang dapat mengikis demokrasi dan merusak harkat serta martabat manusia. Peringatan ini muncul di tengah maraknya polarisasi yang tinggi dalam lanskap politik nasional, di mana batas antara kritik gagasan dan serangan pribadi semakin kabur.
Sri menyoroti fenomena strategis di mana informasi tidak lagi digunakan untuk mengedukasi, melainkan sebagai senjata untuk memanipulasi opini publik. "Terkait persaingan politik atau kampanye yang sampai menyeret dan menyerang keluarga dari pihak lawan, hal tersebut dapat berdampak mengikis demokrasi dan merusak harkat martabat manusia," tegas Sri. Ia menilai bahwa penggunaan data dan narasi yang distortif telah menjadi modus operandi utama dalam mobilisasi pendukung sekaligus metode efektif untuk melumpuhkan lawan politik secara psikologis dan sosial.
Bahaya Konten Palsu dan Sensasi di Media Sosial
Fokus kritik Sri juga tertuju pada ekosistem digital yang kian keruh oleh disinformasi. Ia mengidentifikasi adanya lonjakan aktivitas akun-akun yang sengaja memproduksi konten palsu, sensasional, dan memelintir kenyataan dengan tujuan tunggal: mendulang engagement semaksimal mungkin untuk kepentingan politik praktis. "Saat ini memang berkembang akun-akun yang diisi dengan konten palsu yang penuh sensasi dengan tujuan mendapatkan kunjungan sebanyak mungkin atau untuk digunakan untuk memobilisasi pendukung dan menjatuhkan lawan politik," jelasnya. Dampak dari fenomena ini tidak hanya berhenti pada kebisingan digital, tetapi meluas ke respons emosional masyarakat yang mudah tersulut kebencian, menciptakan iklim sosial yang tidak kondusif bagi diskusi berbasis akal sehat.
Pemulihan Ruang Kampanye Sehat Berbasis Gagasan
Untuk memulihkan integritas proses demokrasi, Sri Suparyati mengimbau seluruh stakeholder politik untuk kembali ke jalur kampanye yang bertanggung jawab. "Untuk itu, dalam hal ini penting untuk tetap menciptakan kampanye sehat dengan menghormati hak-hak pribadi serta mencegah berita-berita bohong tanpa sumber yang jelas, dengan judul provokatif dan mengandung fitnah," ujarnya. Ia menekankan bahwa persaingan politik yang bermartabat harus bertumpu pada adu gagasan, visi, dan program kerja, bukan melalui destruksi terhadap kehidupan pribadi lawan. Menjaga ruang demokrasi dari infiltrasi fitnah dan provokasi adalah prasyarat mutlak agar hak-hak pribadi tetap terjamin di tengah suhu politik yang memanas.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Prabowo: KTT APEC 2026 Jadi Momentum Bersejarah, APEC Tetap Kuat Dorong Perdamaian di Tengah Ketidakpastian Global

Mendagri Tito Karnavian Percepat Ekspansi Mal Pelayanan Publik, Targetkan Eliminasi Pungli dan Percepatan Investasi

BGN Tegas Dilarangkan Gunakan Beras SPHP dan Minyakita untuk Dapur MBG, Sudaryono Buka Kanal Pengaduan Publik
