UU Perampasan Aset: Negara Boleh Ambil Properti Rp1 Miliar Jika Terdakwa Kabur atau Meninggal
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Senjata hukum baru segera mengerek standar penegakan keadilan pidana di Indonesia.
- Regulasi ini menyasar pelaku yang meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau keberadaannya tidak diketahui, dengan tujuan mencegah penggelapan dana dan memastikan pemulihan kerugian bagi korban.
- "Dalam kondisi itu, perkaranya tidak dapat disidangkan, tetapi hasil tindak pidananya itu dapat dirampas untuk kepentingan negara," ujar Soedeson dalam keterangannya, Kamis (19/11).
Senjata hukum baru segera mengerek standar penegakan keadilan pidana di Indonesia. Undang-Undang Perampasan Aset memberikan landasan legal bagi negara untuk merampas aset milik tersangka atau terdakwa tanpa menunggu putusan pengadilan, khusus untuk kasus-kasus di mana terdakwanya tidak dapat dihadirkan di persidangan. Regulasi ini menyasar pelaku yang meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau keberadaannya tidak diketahui, dengan tujuan mencegah penggelapan dana dan memastikan pemulihan kerugian bagi korban.
Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, menjelaskan bahwa mekanisme ini dirancang untuk situasi di mana perkara tidak dapat disidangkan karena absennya pelaku, namun hasil tindak pidananya tetap dapat dirampas untuk kepentingan negara. "Dalam kondisi itu, perkaranya tidak dapat disidangkan, tetapi hasil tindak pidananya itu dapat dirampas untuk kepentingan negara," ujar Soedeson dalam keterangannya, Kamis (19/11).
Mesin Hukum dan Batas Aset Minimal Rp1 Miliar
Untuk menghindari penyalahgunaan, UU ini menetapkan kriteria ketat mengenai nilai aset yang dapat dirampas. Pasal 6 ayat 2 secara eksplisit mensyaratkan bahwa perampasan aset tanpa putusan pidana hanya dapat dilakukan jika aset tersebut bernilai minimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ketentuan ambang batas ini memastikan bahwa perampasan aset hanya berlaku untuk kasus dengan kerugian finansial yang signifikan, sehingga proses hukum tetap proporsional dan tidak membabi buta. Selain itu, perampasan aset ini tidak menghapus tanggung jawab pidana pelaku, melainkan fokus pada pengembalian modal korban.
Proteksi dari Skema Korupsi dan Travel Bodong
Soedeson menekankan bahwa esensi dari regulasi ini adalah proteksi terhadap korban dari praktik penipuan massal. Ia mencontohkan kasus koperasi bodong yang menghimpun dana masyarakat lalu melakukan penggelapan, serta biro perjalanan (travel) bodong yang gagal memenuhi kewajiban ibadah. "Nah, harta bendanya harus dirampas untuk kepentingan para korban," tegas Soedeson. Dengan mekanisme ini, negara dapat mengejar jejak kekayaan pelaku yang kabur atau meninggal, lalu mengembalikan aset tersebut sebagai bentuk ganti rugi atau kepentingan publik, memutus rantai impunitas hukum bagi pelaku kejahatan finansial.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

KPK Geledah Jejak Korupsi Rp148 Miliar: Sestama BNPB Rustian Kembali Dipanggil

Dorongan Hilirisasi: Indonesia dan Tiongkok Finalkan Kerja Sama USD1,8 Miliar untuk Teknologi Coal-to-Ethanol

Kementerian ESDM Tekankan Hilirisasi Berkeadilan Lewat Kolaborasi Tripartit
