Kementerian ESDM Tekankan Hilirisasi Berkeadilan Lewat Kolaborasi Tripartit
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan komitmennya untuk memastikan program hilirisasi industri nasional memberikan nilai tambah maksimal bagi kesejahteraan daerah.
- Pernyataan ini disampaikan dalam konteks perluasan skema hilirisasi yang kini melampaui sektor minerba, mencakup juga perkebunan, perikanan, dan kehutanan.
- Tirta menjelaskan bahwa diskursus mengenai proporsi dan keadilan dalam pengelolaan SDA tidak akan pernah tuntas tanpa komunikasi yang intensif.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan komitmennya untuk memastikan program hilirisasi industri nasional memberikan nilai tambah maksimal bagi kesejahteraan daerah. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian ESDM, Tirta Nugraha Mursitama, menyatakan bahwa pemerintah pusat berupaya menjaga keseimbangan antara potensi sumber daya alam dan distribusi manfaat ekonomi, di tengah pandangan bahwa porsi Dana Bagi Hasil (DBH) masih dianggap kurang memadai oleh beberapa daerah. Pernyataan ini disampaikan dalam konteks perluasan skema hilirisasi yang kini melampaui sektor minerba, mencakup juga perkebunan, perikanan, dan kehutanan.
Tirta menjelaskan bahwa diskursus mengenai proporsi dan keadilan dalam pengelolaan SDA tidak akan pernah tuntas tanpa komunikasi yang intensif. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pendekatan integratif yang tidak hanya berfokus pada daerah kaya sumber daya alam, tetapi juga memperhatikan kelompok masyarakat di wilayah pegunungan maupun pelosok negeri. "Kita menjaga program hilirisasi tadi bisa memberikan nilai tambah yang luar biasa... momentumnya, tinggal bagaimana hal-hal yang sudah mulai dirintis, dibangun itu kekurangannya dikomunikasikan," ujar Tirta. Ia menilai bahwa mekanisme dialog antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci utama untuk menemukan titik keseimbangan kebijakan yang berkeadilan.
Kerangka Kebijakan dan Prioritas Asta Cita
Untuk menjembatani berbagai kepentingan dan aspirasi daerah, Kementerian ESDM mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong kebijakan yang berbasis pada tiga pilar utama kesetimbangan atau equilibrium. Pilar-pilar tersebut meliputi:
- Kesediaan fiskal negara dalam mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur dan sosial.
- Prioritas program Asta Cita pemerintahan yang sedang berjalan.
- Aspirasi langsung yang tumbuh dari dinamika di tingkat daerah dan masyarakat.
Forum Kolaboratif Senator Menyapa
Komitmen kolaboratif ini diperkuat melalui program "Senator Menyapa" Episode III bertema 'Kekayaan Alam Melimpah, Kesejahteraan Lokal Terwujud' yang disiarkan oleh CNN Indonesia. Forum ini menghadirkan diskusi strategis antara Ketua Komite II DPD RI Badikenita BR Sitepu, Wakil Ketua Komite II DPD RI Angelius Wake Kako, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, dan Tirta Nugraha Mursitama. Acara ini menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif, eksekutif daerah, dan kementerian teknis dalam mengawal implementasi hilirisasi. Dengan melibatkan senator DPD RI, pemerintah berupaya memastikan bahwa suara perwakilan daerah memiliki bobot signifikan dalam peninjauan ulang skema bagi hasil dan investasi industri nasional, sehingga tujuan akhir terwujudnya kesejahteraan lokal yang merata dapat dicapai secara konkret.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

KPK Geledah Jejak Korupsi Rp148 Miliar: Sestama BNPB Rustian Kembali Dipanggil

Dorongan Hilirisasi: Indonesia dan Tiongkok Finalkan Kerja Sama USD1,8 Miliar untuk Teknologi Coal-to-Ethanol

Pemprov Jateng Siaga Musim Hujan 2026-2027, Luthfi Tekankan Peran Vital 'Quick Response' dalam Mitigasi Bencana
