Pemprov Jateng Siaga Musim Hujan 2026-2027, Luthfi Tekankan Peran Vital 'Quick Response' dalam Mitigasi Bencana
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan kesiapsiagaan total menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan memimpin Apel Siaga Bencana di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (19/11).
- Melalui forum ini, ia mendesak seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk mematangkan koordinasi lintas instansi serta memastikan kesiapan personel dan peralatan sejak dini.
- Luthfi menilai bahwa kecepatan penanganan awal atau quick response merupakan kunci utama dalam penanggulangan bencana.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan kesiapsiagaan total menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan memimpin Apel Siaga Bencana di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (19/11). Melalui forum ini, ia mendesak seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk mematangkan koordinasi lintas instansi serta memastikan kesiapan personel dan peralatan sejak dini. Langkah strategis ini diambil sebagai antisipasi menghadapi musim penghujan yang diprediksi mencapai puncaknya pada Februari 2027 oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), guna memastikan respons cepat saat situasi darurat terjadi.
Luthfi menilai bahwa kecepatan penanganan awal atau quick response merupakan kunci utama dalam penanggulangan bencana. Hal ini menuntut kolaborasi erat antara TNI, Polri, pemerintah daerah, BPBD, Basarnas, PMI, hingga masyarakat sipil. Kolaborasi tersebut mencakup penyelamatan warga, pengerahan logistik, dapur umum, pelayanan kesehatan, serta perbaikan infrastruktur. Setiap elemen diharapkan memahami peran spesifiknya agar tidak terjadi tumpang tindih tugas saat bencana melanda. "Yang paling penting adalah quick response. Kecepatan penanganan awal pada saat bencana," tegas Luthfi dalam keterangan tertulis, menekankan bahwa mitigasi yang baik bergantung pada respons yang sigap dan terkoordinasi.
Eskalasi Kesiapsiagaan hingga Tingkat Desa
Untuk menjamin efektivitas penanganan, Luthfi menginstruksikan pemerintah kabupaten/kota, khususnya wilayah berisiko tinggi, untuk menindaklanjuti kesiapsiagaan hingga tingkat desa. Bupati dan wali kota dituntut siap mengambil langkah-langkah awal penanganan di wilayahnya dengan dukungan penuh dari pemerintah provinsi dan instansi terkait. "Ini tidak hanya dilakukan provinsi, seluruh kabupaten/kota tadi sudah saya sampaikan untuk dilaksanakan. Sehingga ketika sewaktu-waktu terjadi bencana, semuanya sudah siap," ujar Luthfi. Instruksi ini memastikan bahwa jaringan respons bencana tidak hanya bergantung pada pusat atau provinsi, melainkan juga aktif dan responsif di level lokal yang pertama kali terdampak.
Infrastruktur, Edukasi, dan Peringatan Dini
Di samping penguatan aparatur, Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Provinsi Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, mengingatkan pentingnya edukasi publik dan sistem peringatan dini. Informasi potensi bencana harus disebarkan secara masif melalui media sosial agar masyarakat memahami risiko dan prosedur keselamatan. "Jadi namanya bencana itu biasanya bisa dimitigasi dengan adanya woro-woro atau peringatan dini. Ini penting agar keselamatan jiwa dan harta itu bisa ditanggulangi," katanya. Apel siaga ini melibatkan sekitar 250 personel dari berbagai unsur, dengan pengerahan peralatan strategis termasuk:
- Kendaraan penyelamatan dan ambulans;
- Perahu evakuasi dan pompa air;
- Ekskavator untuk penanganan longsor;
- Kendaraan dapur umum dan perlengkapan pendukung lainnya.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

KPK Geledah Jejak Korupsi Rp148 Miliar: Sestama BNPB Rustian Kembali Dipanggil

Dorongan Hilirisasi: Indonesia dan Tiongkok Finalkan Kerja Sama USD1,8 Miliar untuk Teknologi Coal-to-Ethanol

Kementerian ESDM Tekankan Hilirisasi Berkeadilan Lewat Kolaborasi Tripartit
