KPK Geledah Jejak Korupsi Rp148 Miliar: Sestama BNPB Rustian Kembali Dipanggil
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Pemeriksaan ini merupakan langkah strategis lembaga antirasuah untuk mengurai benang kusut konflik kepentingan yang melibatkan total nilai pengadaan sebesar Rp148 miliar dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.
- Rustian, yang turut diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu lalu namun tidak ditetapkan sebagai tersangka, diperiksa di Gedung Merah Putih KPK.
- Lima Tersangka dan Jejak Konflik Kepentingan Kasus ini berawal dari OTT yang mengungkap jaringan suap dan benturan kepentingan dalam pemanfaatan dana darurat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperdalam investigasi kasus dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan memeriksa Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Rustian, kembali pada Kamis (19/11). Pemeriksaan ini merupakan langkah strategis lembaga antirasuah untuk mengurai benang kusut konflik kepentingan yang melibatkan total nilai pengadaan sebesar Rp148 miliar dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.
Rustian, yang turut diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu lalu namun tidak ditetapkan sebagai tersangka, diperiksa di Gedung Merah Putih KPK. Selain Rustian, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Analis Kebencanaan BNPB, Donny Immanuel Haratua, untuk melengkapi fakta hukum terkait aliran dana dan mekanisme pengadaan barang serta jasa penanganan bencana.
Lima Tersangka dan Jejak Konflik Kepentingan
Kasus ini berawal dari OTT yang mengungkap jaringan suap dan benturan kepentingan dalam pemanfaatan dana darurat. KPK telah menetapkan lima orang tersangka, yaitu Kepala Subdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Gabriel Purwaka Sigit; Tenaga Ahli Kepala BNPB, Bima Setiawan dan Richard Erlangga; serta dua pihak swasta, Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika. Bima Setiawan diketahui adalah adik dari eks Kepala BNPB Letjen Suharyanto. Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menegaskan bahwa penyedia vendor terafiliasi dengan Bima Setiawan sehingga menimbulkan dugaan kuat adanya pengendalian proses pengadaan secara ilegal.
Alokasi Dana Darurat untuk Bencana Nasional
Dana siap pakai senilai Rp148 miliar tersebut merupakan anggaran darurat untuk merespons bencana besar yang melanda Indonesia dari tahun 2024 hingga 2026. Alokasi ini mencakup penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua dan Kalimantan, banjir yang menghantam Sumatera dan Aceh pada November 2025, serta gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Rustian, yang sebelumnya telah menjalani pemeriksaan awal pada 27 Oktober 2026, kini menjadi sorotan krusial karena perannya sebagai sekretaris utama dalam pengendalian operasional BNPB selama masa kritis tersebut.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Dorongan Hilirisasi: Indonesia dan Tiongkok Finalkan Kerja Sama USD1,8 Miliar untuk Teknologi Coal-to-Ethanol

Kementerian ESDM Tekankan Hilirisasi Berkeadilan Lewat Kolaborasi Tripartit

Pemprov Jateng Siaga Musim Hujan 2026-2027, Luthfi Tekankan Peran Vital 'Quick Response' dalam Mitigasi Bencana
