DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset: Senjata Hukum Baru Menjahati Koruptor
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang.
- Keputusan historis ini diambil dalam Rapat Paripurna tingkat II/pengambilan keputusan yang digelar di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara III , Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026).
- Pengesahan ini menandai langkah signifikan dalam penguatan penegakan hukum di Indonesia, memberikan mekanisme baru bagi negara untuk menyita hasil kejahatan secara lebih efektif dan preventif.
DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang. Keputusan historis ini diambil dalam Rapat Paripurna tingkat II/pengambilan keputusan yang digelar di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026). Pengesahan ini menandai langkah signifikan dalam penguatan penegakan hukum di Indonesia, memberikan mekanisme baru bagi negara untuk menyita hasil kejahatan secara lebih efektif dan preventif.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani berlangsung dengan dukungan penuh dari seluruh fraksi. Setelah menanyakan persetujuan kepada peserta rapat terkait pengesahan RUU tersebut, Puan mendapatkan respons positif dari para anggota DPR. "Terima kasih. Alhamdulillah," ucap Puan menandakan disahkannya regulasi tersebut. Sebelumnya, pada Rabu (18/11/2026), Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad telah memimpin rapat di Ruang Komisi III yang memutuskan untuk melanjutkan naskah RUU ini ke tingkat pengambilan keputusan akhir.
Dinamika Pembahasan dan Peran Komisi III
Pengakuan resmi terhadap UU Perampasan Aset ini merupakan hasil kerja sama intensif antara Komisi III DPR dan pemerintah. Proses ini merupakan kelanjutan dari pembahasan tingkat I yang melibatkan Panitia Kerja (Panja) dari seluruh fraksi. Dalam rapat Komisi III yang dipimpin Dasco, seluruh fraksi menyatakan setuju untuk membawa RUU ini ke tahap final setelah mendengarkan laporan Panja serta pandangan mini dari masing-masing fraksi dan pihak pemerintah. Dasco menegaskan pentingnya persetujuan awal ini agar naskah dapat segera dijadwalkan ke Rapat Paripurna terdekat untuk pengambilan keputusan.
Fokus Pengawasan dan Perlindungan Hukum
Sebelum disahkan secara final, salah satu poin krusial yang ditekankan oleh para pengusul adalah mekanisme perlindungan hukum yang ketat. Dalam pendapat mini yang disampaikan, fraksi-fraksi menekankan urgensi adanya pengawasan pengadilan yang independen serta jaminan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Aspek ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses perampasan aset tidak menyasar properti atau harta benda yang diperoleh secara legal atau oleh pihak yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Dengan disahkannya undang-undang ini, negara memiliki instrumen hukum yang lebih kuat untuk memutus mata rantai keuntungan dari tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya secara lebih cepat dan komprehensif.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

RUU Perampasan Aset Disahkan 18 Tahun Bergulir, DPR Fokus Hajar Korupsi dan Investasi Bodong

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Putus 18 Tahun Stagnasi Legislasi Anti-Korupsi

Serangan Proyektil di Selat Hormuz: UKMTO Laporkan Insiden, Seluruh Awak Kapal Tanker Selamat
