DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Putus 18 Tahun Stagnasi Legislasi Anti-Korupsi
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Pengesahan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani , menandai berakhirnya proses legislasi yang telah mangkrak selama 18 tahun sejak 2008.
- Kehadiran 361 dari total 573 anggota DPR memastikan seluruh fraksi memberikan persetujuan tanpa catatan terhadap agenda tunggal ini.
- Representasi fraksi menegaskan bahwa penyelesaian RUU ini merupakan respons terhadap harapan masyarakat yang besar.
Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Sidang II 2026-2027 resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang pada Kamis (19/11). Pengesahan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, menandai berakhirnya proses legislasi yang telah mangkrak selama 18 tahun sejak 2008. Kehadiran 361 dari total 573 anggota DPR memastikan seluruh fraksi memberikan persetujuan tanpa catatan terhadap agenda tunggal ini.
Selaraskan Fraksi dan Tenggat Waktu Pemerintah
Kesepakatan seluruh fraksi untuk membawa RUU ini ke paripurna telah dicapai sebelumnya dalam rapat pleno tingkat satu di Komisi III DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada Rabu (18/11). Representasi fraksi menegaskan bahwa penyelesaian RUU ini merupakan respons terhadap harapan masyarakat yang besar. Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pengesahan ini berhasil diselesaikan lebih cepat dari tenggat waktu yang ditentukan, yaitu sebelum 15 Desember mendatang, sehingga menghilangkan keraguan birokratis yang telah berlangsung satu dekade lebih.
Pasal Penting dan Cakupan Tindak Pidana
Dalam paparannya, Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej menjelaskan bahwa regulasi ini tidak hanya berfokus pada korupsi, tetapi juga mengintegrasikan skema perampasan aset tanpa pidana untuk mendukung penegakan hukum yang adil. RUU ini mengizinkan penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan aset sebagai instrumen pencegahan dan pemulihan kerugian negara. Berikut adalah daftar jenis tindak pidana yang kini secara eksplisit dapat dikenai tindakan perampasan aset sesuai dengan aturan baru tersebut:
- Tindak pidana korupsi.
- Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
- Tindak pidana pendanaan terorisme.
- Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
- Tindak pidana perdagangan orang.
- Kejahatan siber.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

RUU Perampasan Aset Disahkan 18 Tahun Bergulir, DPR Fokus Hajar Korupsi dan Investasi Bodong

DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset: Senjata Hukum Baru Menjahati Koruptor

Serangan Proyektil di Selat Hormuz: UKMTO Laporkan Insiden, Seluruh Awak Kapal Tanker Selamat
