Indonesia Perkuat Perlindungan Nelayan Melalui Inspeksi Bersama Lintas Batas ASEAN
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi mengambil langkah strategis untuk memperkuat pelindungan dan pengawasan keselamatan serta kesehatan kerja (K3) di sektor perikanan.
- Inisiatif ini diwujudkan melalui penyelarasan regulasi nasional serta pelaksanaan inspeksi bersama ( joint inspection ) lintas lembaga dengan negara-negara anggota ASEAN .
- Inisiatif ini ditandai dengan penyelenggaraan Workshop on Sharing Best Practice on Improving OSH in Fishing Sector Through Multi-Agency Joint Inspection di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi mengambil langkah strategis untuk memperkuat pelindungan dan pengawasan keselamatan serta kesehatan kerja (K3) di sektor perikanan. Inisiatif ini diwujudkan melalui penyelarasan regulasi nasional serta pelaksanaan inspeksi bersama (joint inspection) lintas lembaga dengan negara-negara anggota ASEAN. Tujuan utama dari kolaborasi regional ini adalah memastikan perlindungan yang efektif bagi seluruh pekerja, khususnya mereka yang beraktifitas di pesisir dan laut, guna menciptakan ekosistem pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.
Inisiatif ini ditandai dengan penyelenggaraan Workshop on Sharing Best Practice on Improving OSH in Fishing Sector Through Multi-Agency Joint Inspection di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Ismail Pakaya, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemnaker, menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar formalitas, melainkan respons konkret terhadap kebutuhan mendasar pekerja maritim yang kerap berhadapan dengan risiko tinggi kecelakaan kerja.
Landasan Hukum dan Komitmen Regional terhadap Hak Pekerja
Ismail menjelaskan bahwa K3 merupakan salah satu prinsip dan hak mendasar yang telah ditetapkan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) pada tahun 2022. Prinsip ini menjadi landasan krusial untuk mencegah kecelakaan kerja sekaligus memastikan operasi penangkapan ikan komersial tetap berjalan secara berkelanjutan. Di tingkat regional, komitmen ini semakin diperkuat melalui implementasi beberapa inisiatif strategis:
- Implementasi Rencana Kerja ASEAN OSHNET untuk periode 2022-2030.
- Penerapan pedoman K3 khusus bagi pekerja di sektor informal dan perikanan.
- Penguatan koordinasi antarlembaga guna memitigasi risiko kerja yang kompleks.
Langkah-langkah tersebut juga sejalan dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) ASEAN yang secara eksplisit menempatkan hak-hak pekerja, termasuk pekerja di sektor perikanan, sebagai bagian integral dari pelindungan HAM yang wajib dijaga.
Implementasi Terpadu dan Apresiasi Kolaborasi Lintas Lembaga
Untuk memastikan regulasi K3 benar-benar diterapkan secara efektif, pemerintah mendorong pengawasan yang terpadu melalui inspeksi bersama lintas instansi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mampu meminimalisir celah pengawasan dan menjamin bahwa standar keselamatan diterapkan secara merata di seluruh rantai nilai industri perikanan kawasan.
Ismail turut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Sekretariat ASEAN, ASEAN-OSHNET, serta ILO atas dukungan dan kolaborasi aktif dalam memajukan standar ketenagakerjaan. Sinergi antara pemerintah pusat, lembaga internasional, dan mitra regional ini menandai era baru dalam perlindungan pekerja maritim Indonesia, yang tidak hanya berfokus pada produktivitas, tetapi juga menempatkan keselamatan dan kesejahteraan nelayan sebagai prioritas utama pembangunan ekonomi biru.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

KPK Geledah Jejak Korupsi Rp148 Miliar: Sestama BNPB Rustian Kembali Dipanggil

Dorongan Hilirisasi: Indonesia dan Tiongkok Finalkan Kerja Sama USD1,8 Miliar untuk Teknologi Coal-to-Ethanol

Kementerian ESDM Tekankan Hilirisasi Berkeadilan Lewat Kolaborasi Tripartit
