Eks Bawahan Eko Hadi, Kombes Handik Zusen Resmi Dipecat Polri atas Dugaan Kekerasan
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Divisi Propam Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Kombes Handik Zusen , mantan Kasubdit IV Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri.
- Keputusan ini menandai akhir karier panjang Handik yang sebelumnya telah menjalani penempatan khusus (Patsus) selama 29 hari sebagai langkah awal proses etik.
- Propam Polri menyatakan bahwa Handik dipersangkakan melakukan pembiaran terhadap tindakan kekerasan, sebuah temuan yang menjadi dasar pemecatannya.
Divisi Propam Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Kombes Handik Zusen, mantan Kasubdit IV Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri. Sanksi berat ini diterapkan setelah sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang digelar pada Senin (16/11) di Gedung Divisi Propam Polri memutuskan bahwa Handik terbukti bersalah dalam dua kasus pelanggaran etik terkait kekerasan terhadap sesama anggota Polri. Keputusan ini menandai akhir karier panjang Handik yang sebelumnya telah menjalani penempatan khusus (Patsus) selama 29 hari sebagai langkah awal proses etik.
Propam Polri menyatakan bahwa Handik dipersangkakan melakukan pembiaran terhadap tindakan kekerasan, sebuah temuan yang menjadi dasar pemecatannya. Kasus ini bukan sekadar pelanggaran disiplin, melainkan dugaan keterlibatan langsung dalam aksi kekerasan yang menggerus integritas institusi kepolisian.
Dua Tuduhan Kekerasan yang Membawa pada Pemecatan
Handik Zusen didapati melanggar kode etik melalui dua insiden spesifik. Pertama, ia dinilai melakukan pembiaran terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan anggota Polri terhadap personel Polda Riau. Insiden ini terjadi saat pelaksanaan tugas Observasi, Surveillance, Wire Tapping, dan Profiling di wilayah hukum Polda Riau. Kedua, Handik diduga turut serta melakukan kekerasan terhadap lima personel Polres Tangerang Selatan. Insiden ini terjadi saat pelaksanaan Operasi KRYD di Seaport Bakauheni, Lampung Selatan. Selain PTDH, ia juga dijatuhi sanksi etika berupa perbuatan tercela.
Konteks Mutasi dan Kaitan dengan Kasus Eko Hadi Santoso
Sebelum dipecat, Handik memegang jabatan strategis sebagai mantan Kasubdit IV Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri. Ia kemudian dimutasi menjadi Analis Kebijakan (Anjak) Madya Bidang Sabhara Baharkam Polri. Saat menjabat di Bareskrim, Handik adalah bawahan langsung dari Irjen Eko Hadi Santoso, yang menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Hubungan ini menambah bobot konteks kasus, mengingat Eko Hadi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang tiba di Shenzhen untuk menyambut KTT APEC 33 dan juga telah dijatuhi sanksi PTDH.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

RUU Perampasan Aset Disahkan 18 Tahun Bergulir, DPR Fokus Hajar Korupsi dan Investasi Bodong

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Putus 18 Tahun Stagnasi Legislasi Anti-Korupsi

DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset: Senjata Hukum Baru Menjahati Koruptor
