Sultan Hamengku Buwono X Gagalkan Pertemuan dengan 13 Kampus di DIY untuk Jamin Ruang Demokrasi Damai
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Sri Sultan Hamengku Buwono X , Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, memimpin pertemuan dengan 13 perguruan tinggi di wilayahnya untuk membahas kondisi pasca-kericuhan di demonstrasi 10 November 2026.
- Pertemuan ini menjadi bentuk langkah kasus demo 10 November .
- area strategis seperti Malioboro perlu perizinan lebih ketat, namun tidak dilarang melakukan demonstrasi selama tetap melibatkan kepolisian dalam proses persiapan.
Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, memimpin pertemuan dengan 13 perguruan tinggi di wilayahnya untuk membahas kondisi pasca-kericuhan di demonstrasi 10 November 2026. Dalam sidang di Bale Kenyo, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (16/11/2026) malam, Sultan menegaskan kebebasan berdemokrasi tetap dijamin, meski menghimbau koordinasi dengan kepolisian untuk acara di area strategis seperti Malioboro. Pertemuan ini menjadi bentuk langkah kasus demo 10 November. area strategis seperti Malioboro perlu perizinan lebih ketat, namun tidak dilarang melakukan demonstrasi selama tetap melibatkan kepolisian dalam proses persiapan. koordinasi dengan kepolisian untuk acara di area strategis.
yang hadir mencakup universitas utama seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), UNY, dan UIN, serta institusi kejuruan dan seni seperti Poltekkes dan ISI Yogyakarta. Sultan menekankan pentingnya menjaga ruang demokrasi tanpa memaksa kontrol, sekaligus mengundang pihak kampus untuk menjadi jembatan dalam menyampaikan aspirasi mahasiswa secara damai. Ia juga menyatakan siap membantu koordinasi jika terjadi hambatan dalam proses komunikasi antar-pihak.
Pendekatan Damai Jaga Keamanan di Kawasan Strategis
Dalam sela tempatnya, Wakil Rektor UGM Arie Sujito menyampaikan bahwa setiap perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga situasi Yogyakarta tetap kondusif tanpa menghambat kebebasan berpendapat. Ia menegaskan, demokrasi harus berjalan, namun segala bentuk kekerasan harus dicegah secara proaktif melalui dialog dan kerja sama antar-sleman. โKami punya kepentingan yang sama dalam menjaga Yogyakarta aman, kampus kita, dan masyarakat sipil,โ tegasnya. Sementara itu, Sultan menyatakan bahwa area seperti Malioboro yang statusnya strategisโdekat Istana Negara dan pusat pertokoanโperlu perizinan lebih ketat, namun tidak dilarang melakukan demonstrasi selama tetap melibatkan kepolisian dalam proses persiapan.
Komitmen Jaga Nilai Demokrasi di Tengah Tegangnya Lapangan
Perhimpunan pimpinan kampus se-DIY yang dibentuk melalui pertemuan ini diharapkan mampu menjadi basis koordinasi dalam mengatasi potensi konflik di kalangan mahasiswa. Sultan juga menyindir bahwa upaya menjaga keamanan tidak boleh mengorbankan nilai-nilai demokrasi, terutama dalam konteks penyelgajianan yang semakin dinamis. Ia menegaskan bahwa solusi terbaik tetap berlandaskan pada komunikasi terbuka, dialog, dan pendekatan non-violent dalam menyampaikan aspirasi. โRuang demokrasi tidak boleh ditutup, namun tidak boleh menjadi sarana untuk menimbulkan kekerasan,โ tambahnya. Pertemuan ini menandai langkah awal dalam membangun sinergi antara dunia pendidikan tinggi, pemerintah, dan mahasiswa dalam menjaga stabilitas sosial Yogyakarta.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

RUU Perampasan Aset Disahkan 18 Tahun Bergulir, DPR Fokus Hajar Korupsi dan Investasi Bodong

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Putus 18 Tahun Stagnasi Legislasi Anti-Korupsi

DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset: Senjata Hukum Baru Menjahati Koruptor
