Kemensos Buka Pendaftaran Agen Perlinsos: Relawan Tanpa Gaji untuk Dukung Digitalisasi Bansos 2027
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Penetapan status sukarela ini menjadi batasan utama yang harus dipahami calon agen.
- Gus Ipul menjelaskan bahwa pembentukan Agen Perlinsos bukan bertujuan menciptakan profesi baru, melainkan menggerakkan kepedulian sosial agar warga yang berhak tidak terlewat dari sistem perlindungan negara.
- Hal ini disampaikan saat apel pagi bersama seluruh pegawai Kemensos di Jakarta pada Senin (14/9/2026).
Kementerian Sosial (Kemensos) resmi membuka pendaftaran bagi masyarakat untuk menjadi Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos), sebuah inisiatif strategis yang dirancang untuk mendukung digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang akan diterapkan secara nasional mulai tahun 2027. Meskipun peran ini krusial dalam menjembatani akses layanan publik, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan bahwa posisi ini bersifat sukarela dan sama sekali tidak memberikan imbalan finansial kepada pelakunya.
Penetapan status sukarela ini menjadi batasan utama yang harus dipahami calon agen. Gus Ipul menjelaskan bahwa pembentukan Agen Perlinsos bukan bertujuan menciptakan profesi baru, melainkan menggerakkan kepedulian sosial agar warga yang berhak tidak terlewat dari sistem perlindungan negara. Hal ini disampaikan saat apel pagi bersama seluruh pegawai Kemensos di Jakarta pada Senin (14/9/2026).
Kewajiban Etika: Larangan Mutlak Imbalan Jasa
Agar transparansi dan integritas terjaga, Kemensos menetapkan aturan ketat terkait larangan komersialisasi layanan. Beberapa poin penting yang harus dipatuhi oleh Agen Perlinsos meliputi:
- Status Relawan Penuh: Tidak digaji, tidak ada imbalan jasa apapun, dan dilarang meminta atau menerima uang, barang, hadiah, maupun kompensasi dalam bentuk apapun dari masyarakat yang dibantu.
- Layanan Gratis: Seluruh pendampingan dan bantuan administrasi yang diberikan kepada warga harus sepenuhnya gratis tanpa biaya tersembunyi.
- Fungsi Loket Informasi: Tugas agen dibatasi hanya sebagai penghubung atau loket pertama bagi masyarakat yang membutuhkan informasi dan pendampingan pendaftaran, bukan sebagai penentu keputusan.
Gus Ipul menekankan bahwa agen dilarang menjadikan kegiatan ini sebagai sumber penghasilan. Dengan demikian, narasi tentang 'calo bansos' harus ditiadakan, karena agen tidak memiliki kewenangan untuk menjanjikan seseorang pasti mendapatkan bantuan setelah melakukan pendaftaran.
Sistem DTSEN Menentukan Kelayakan, Bukan Agen
Salah satu kekhawatiran terbesar dalam distribusi bansos adalah manipulasi data dan penyalahgunaan wewenang. Untuk mencegah hal tersebut, Kemensos menegaskan bahwa penentuan kelayakan penerima bantuan tidak berada di tangan agen, pejabat, atau individu mana pun secara personal. Kewenangan mutlak atas penilaian kelayakan terletak pada sistem berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta data administratif lainnya.
"Agen tidak menentukan siapa layak dan siapa tidak layak, agen tidak bisa dan tidak boleh memanipulasi data siapapun. Yang menilai kelayakan adalah sistem berbasis DTSEN dan data administratif lainnya, bukan agen, bukan pejabat, bukan siapapun secara personal," tegas Gus Ipul. Penegasan ini menjadi fondasi penting dalam transformasi digital bansos 2027, di mana peran manusia (agen) difokuskan pada aspek empati dan edukasi, sementara aspek objektivitas dan keadilan tetap dipegang oleh algoritma dan data terpadu pemerintah.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

RUU Perampasan Aset Disahkan 18 Tahun Bergulir, DPR Fokus Hajar Korupsi dan Investasi Bodong

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Putus 18 Tahun Stagnasi Legislasi Anti-Korupsi

DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset: Senjata Hukum Baru Menjahati Koruptor
