Indonesia Luncurkan Tiga Proyek Karbon Biru di COP31 Antalya, Potensi Offset 5,5 Juta Ton CO2
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Langkah ini menjadi sorotan utama diplomasi iklim Indonesia di panggung internasional.
- Total dana yang dialokasikan mencapai sekitar 4 juta dolar AS , yang mencakup aspek penguatan kapasitas (capacity building) dan implementasi proyek.
- Proyek seluas 43 ribu hektare ini diperkirakan mampu menghasilkan offset karbon sebesar 5,5 juta ton setara karbon dioksida melalui skema verifikasi Verra .
Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam mitigasi perubahan iklim dengan meluncurkan tiga proyek karbon biru strategis di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB Ke-31 (COP31) yang berlangsung di Antalya, Turki, pada Selasa (17/11). Inisiatif kolaboratif ini melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan, menargetkan pemanfaatan ekosistem pesisir untuk mengompensasi emisi karbon secara signifikan. Langkah ini menjadi sorotan utama diplomasi iklim Indonesia di panggung internasional.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono merinci bahwa proyek pertama berlokasi di Kalimantan Utara dengan dukungan pendanaan dari program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) yang didukung oleh Bank Dunia dan donasi dari Denmark. Total dana yang dialokasikan mencapai sekitar 4 juta dolar AS, yang mencakup aspek penguatan kapasitas (capacity building) dan implementasi proyek. Proyek seluas 43 ribu hektare ini diperkirakan mampu menghasilkan offset karbon sebesar 5,5 juta ton setara karbon dioksida melalui skema verifikasi Verra.
Distribusi Luas Lahan dan Ekosistem Padat Lamun
Sementara itu, dua proyek lainnya dikelola oleh KKP di kawasan Pantai Utara Jawa dengan luas sekitar 81 ribu hektar dan Belitung Timur mencakup area seluas 14 ribu hektar. Keunikan proyek di Belitung Timur terletak pada cakupannya yang tidak terbatas pada hutan mangrove, tetapi juga mengintegrasikan ekosistem padang lamun. "Ini jadi sampel yang bagus sekali," ujar Diaz, menyoroti potensi diversifikasi ekosistem pesisir dalam menyerap karbon. Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan, Nani Hendiarti, menambahkan bahwa proyek M4CR di Kalimantan Utara telah berjalan selama sekitar 3,5 tahun dan saat ini sedang dalam proses registrasi ke dalam Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).
Landasan Hukum dan Dampak Ekonomi bagi Masyarakat Pesisir
Sebagai landasan hukum yang solid, KKP telah meluncurkan Peraturan Menteri KKP Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menegaskan bahwa tujuan utama dari penyelenggaraan nilai ekonomi karbon adalah pemulihan ekosistem lingkungan sebagai solusi konkret perubahan iklim, di mana manfaat nilai karbon berfungsi sebagai motivasi untuk pelestarian tersebut. Secara ekonomi, Nani Hendiarti menegaskan komitmen pemerintah bahwa hampir 50 persen dari nilai ekonomi yang diperoleh dari perdagangan karbon biru akan dikembalikan langsung kepada masyarakat, khususnya komunitas pesisir yang menjadi garda terdepan dalam pelestarian lingkungan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Imigrasi Madiun Awasi 974 WNA: Dominasi Santri Malaysia dan Deportasi Overstay

Pemkot Bekasi Gandeng Habibie Center: Dorong Transformasi Digital dan AI untuk Pelayanan Publik yang Responsif

Wamen Diaz Paparkan Terobosan Restorasi Mangrove Berbasis AI di FORUM MAC COP31
