Imigrasi Madiun Awasi 974 WNA: Dominasi Santri Malaysia dan Deportasi Overstay
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Kantor Imigrasi Kelas II Non-Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Madiun, Jawa Timur, mencatat jumlah 974 warga negara asing (WNA) yang berada di bawah pengawasan aktif mereka.
- Data terkini menunjukkan bahwa warga negara Malaysia menempati posisi teratas dengan jumlah 228 orang , disusul oleh China sebanyak 220 orang , dan Kamboja dengan 121 orang .
- Sisa jumlah WNA berasal dari berbagai negara lain, dengan dinamika angka yang fluktuatif mengikuti mobilitas keluar-masuk wilayah kerja imigrasi.
Kantor Imigrasi Kelas II Non-Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Madiun, Jawa Timur, mencatat jumlah 974 warga negara asing (WNA) yang berada di bawah pengawasan aktif mereka. Arief Adi Prayogo, Kepala Kantor Imigrasi Madiun, menegaskan bahwa komposisi penduduk asing ini didominasi oleh santri yang beraktivitas di kawasan pondok pesantren ternama seperti Temboro dan Gontor, disamping tenaga kerja asing di sektor perindustrian. Data terkini menunjukkan bahwa warga negara Malaysia menempati posisi teratas dengan jumlah 228 orang, disusul oleh China sebanyak 220 orang, dan Kamboja dengan 121 orang. Sisa jumlah WNA berasal dari berbagai negara lain, dengan dinamika angka yang fluktuatif mengikuti mobilitas keluar-masuk wilayah kerja imigrasi.
Ketatnya Pengawasan Hukum dan Kasus Deportasi
Upaya pengawasan dilakukan secara ketat untuk mengantisipasi pelanggaran keimigrasian, khususnya penyalahgunaan izin tinggal oleh tenaga kerja asing (TKA). Arief Adi Prayogo mengungkapkan bahwa sepanjang periode Januari hingga November 2026, instansi tersebut telah mendeportasi empat WNA yang melanggar aturan. Rinciannya, tiga orang adalah warga negara China dan satu orang berasal dari Malaysia. Jenis pelanggaran yang teridentifikasi meliputi izin tinggal yang melewati batas waktu (*overstay*) serta penyalahgunaan izin tinggal untuk aktivitas yang tidak sesuai ketentuan. Meskipun demikian, otoritas imigrasi menekankan bahwa tindakan pengawasan ini tidak bertujuan untuk menghambat iklim investasi atau penanaman modal asing, melainkan untuk memastikan kepatuhan hukum.
Mekanisme Penegakan Hukum Persuasif dan Pembentukan Tim Pora
Imigrasi Madiun menerapkan pendekatan persuasif melalui edukasi kepada perusahaan sponsor, penanggung jawab, maupun WNA terkait kesesuaian jenis izin tinggal dengan aktivitas nyata. Jika pelanggaran tetap terjadi setelah adanya penjelasan, tindakan tegas sesuai ketentuan hukum akan langsung diterapkan. Untuk memperluas jangkauan pengawasan, Kantor Imigrasi Madiun telah membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) hingga ke tingkat kecamatan. Struktur organisasi baru ini diharapkan dapat memfasilitasi pelaporan masyarakat mengenai aktivitas WNA yang mencurigakan, sehingga menciptakan sistem deteksi dini yang efektif dan kolaboratif antara pihak imigrasi dengan elemen masyarakat lokal.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Dorong Transformasi Digital, Pemkot Bekasi Jajaki Kolaborasi Strategis dengan The Habibie Center

PT Pupuk Indonesia Hadirkan Command Center Digital: 1.000 Truk dan 30 Kapal Dipantau Real-Time demi Ketahanan Pangan

Pupuk Indonesia Gandeng Teknologi Digital untuk Awasi 1.000 Truk Distribusi dan Jaga Ketahanan Pangan Nasional
