Menteri HAM Natalius Pigai Siapkan Perpres Bisnis dan HAM: Ancam Tutup Korporasi Perusak Lingkungan
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Langkah strategis ini diumumkan Pigai saat merespons perhatian anggota Komisi XIII DPR RI dalam rapat dengar pendapat yang digelar secara daring di Jakarta, Selasa (17/11).
- Menurut Pigai, draf Perpres tersebut saat ini telah berada di Istana Kepresidenan dan tinggal menunggu pengesahan.
- Regulasi ini dirancang untuk memberikan kewenangan penuh kepada negara guna menindak korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran HAM serta merusak ekologi dan biota.
Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) di bawah kepemimpinan Menteri Natalius Pigai tengah mempercepat pengesahan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Bisnis dan HAM yang memuat sanksi tegas berupa penutupan perusahaan bagi korporasi yang terbukti merusak lingkungan dan melanggar hak asasi manusia. Langkah strategis ini diumumkan Pigai saat merespons perhatian anggota Komisi XIII DPR RI dalam rapat dengar pendapat yang digelar secara daring di Jakarta, Selasa (17/11). Inisiatif ini menandai pergeseran signifikan dalam pendekatan hukum Indonesia terhadap kejahatan ekologis, di mana negara akan memiliki instrumen yuridis yang lebih kuat untuk menindaklanjuti pelanggaran serius oleh sektor swasta.
Menurut Pigai, draf Perpres tersebut saat ini telah berada di Istana Kepresidenan dan tinggal menunggu pengesahan. Regulasi ini dirancang untuk memberikan kewenangan penuh kepada negara guna menindak korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran HAM serta merusak ekologi dan biota. "Nanti menteri menyampaikan kepada Presiden, kalau ada perusahaan itu terbukti melakukan pelanggaran HAM, maka sampaikan kepada Presiden, Presiden akan mengambil, memerintahkan Menteri HAM untuk satu, menutup perusahaan; banned di perbankan; atau memberi teguran tegas. Di dalam Perpres itu," ujar Pigai. Sanksi ini mencakup larangan akses perbankan yang dinilai efektif untuk melumpuhkan operasional perusahaan nakal secara finansial.
Penguatan Norma HAM dan Lingkungan dalam Revisi UU
Di samping penerbitan Perpres, Kementerian HAM juga mendorong penguatan norma human rights and environment dalam revisi Undang-Undang HAM. Pigai menjelaskan bahwa pencantuman norma ini merujuk pada preambul Konferensi Rio 1992. Tujuannya adalah memperkuat sistem peradilan Indonesia agar mampu mengadili kejahatan ekosida dan biosida di masa depan. Ia mencontohkan kasus-kasus global seperti Fukushima, Lapindo, Minamata, hingga Chernobyl di Ukraina sebagai preseden pentingnya perlindungan hukum terhadap kerusakan lingkungan yang berdampak pada hak hidup manusia. Dengan revisi ini, diharapkan ada kepastian hukum yang lebih jelas dalam mengadili korporasi yang menyebabkan bencana ekologis.
Koordinasi dengan ESDM dan Evaluasi Izin Usaha
Sementara menunggu pengesahan Perpres, Kementerian HAM aktif berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengevaluasi izin usaha yang berpotensi mengancam kelestarian lingkungan. Pigai menegaskan kesiapan kementeriannya untuk menindaklanjuti inisiatif DPR RI dalam meninjau kawasan konservasi, seperti Taman Nasional Ujung Kulon, termasuk kemungkinan merekomendasikan sanksi kepada Presiden. Ia juga membuka peluang untuk memanggil korporasi besar, seperti Freeport, ke parlemen menggunakan instrumen hukum tersebut. Pigai mengibaratkan upaya memindahkan satwa secara paksa dari habitat aslinya, seperti komodo yang hanya bisa berkembang biak di Pulau Komodo, sebagai bentuk pelanggaran HAM berat, serupa dengan pemindahan paksa komunitas manusia.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Sinergi Lapas Karawang dan Kodim 0604 Panen Raya 6 Ton Jagung dari Lahan Garapan Warga Binaan

Gubernur Zainal A Paliwang Luncurkan 45 Event CoE 2027: Strategi Besar Kaltara Dongkrak Ekonomi Kreatif

Kemenag Luncurkan Skema Rehab KUA Berdasarkan Tingkat Kerusakan, Solusi Alternatif di Luar SBSN
