Indonesia Luncurkan Tiga Proyek Karbon Biru Strategis di COP31 untuk Mitigasi Iklim
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Inisiatif kolaboratif ini melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan, menargetkan total luas lahan seluas 138 ribu hektare.
- Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono menyatakan bahwa langkah ini merupakan strategi krusial untuk memanfaatkan ekosistem pesisir dalam mengompensasi emisi karbon secara signifikan.
- Fokus utama peluncuran ini adalah proyek di Kalimantan Utara yang didukung program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) dengan pendanaan sekitar 4 juta dolar AS dari World Bank dan Denmark.
Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam mitigasi perubahan iklim dengan meluncurkan tiga proyek karbon biru strategis di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB Ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Selasa (17/11). Inisiatif kolaboratif ini melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan, menargetkan total luas lahan seluas 138 ribu hektare. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono menyatakan bahwa langkah ini merupakan strategi krusial untuk memanfaatkan ekosistem pesisir dalam mengompensasi emisi karbon secara signifikan.
Fokus utama peluncuran ini adalah proyek di Kalimantan Utara yang didukung program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) dengan pendanaan sekitar 4 juta dolar AS dari World Bank dan Denmark. Proyek seluas 43 ribu hektare ini diperkirakan mampu meng-offset 5,5 juta ton setara karbon dioksida melalui skema Verra. Dua proyek lainnya yang dikelola KKP tersebar di kawasan Pantai Utara Jawa seluas 81 ribu hektare dan Belitung Timur seluas 14 ribu hektare, yang unik karena mencakup ekosistem mangrove dan padang lamun.
Integrasi Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan, Nani Hendiarti, menjelaskan bahwa proyek M4CR di Kalimantan Utara telah berjalan selama 3,5 tahun dan sedang dalam proses integrasi ke Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). Ia menekankan bahwa nilai ekonomi karbon biru tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan, tetapi juga pada kesejahteraan manusia. "Hampir 50 persen dari nilai ekonomi yang diperoleh dari karbon biru, akan kembali kepada masyarakat," ujar Nani, menegaskan bahwa komunitas pesisir adalah prioritas utama dalam skema pembangunan berkelanjutan ini.
Landasan Hukum Perdagangan Karbon dan Solusi Iklim
Sebagai landasan hukum yang mengikat, KKP telah menerbitkan Permen KKP Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menegaskan bahwa tujuan utama dari penyelenggaraan nilai ekonomi karbon adalah pemulihan ekosistem lingkungan sebagai solusi konkret perubahan iklim. "Benefit dari nilai karbon untuk menjadi motivasi untuk pemulihan tersebut," kata Koswara, menggarisbawahi bahwa insentif ekonomi harus menjadi pendorong utama konservasi dan restorasi lingkungan di Indonesia.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Imigrasi Madiun Awasi 974 WNA: Dominasi Santri Malaysia dan Deportasi Overstay

Pemkot Bekasi Gandeng Habibie Center: Dorong Transformasi Digital dan AI untuk Pelayanan Publik yang Responsif

Wamen Diaz Paparkan Terobosan Restorasi Mangrove Berbasis AI di FORUM MAC COP31
