Transformasi Metode Upah Minimum 2028: Pemerintah Kembali ke Survei Harga Komoditas
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengumumkan perubahan signifikan dalam mekanisme penetapan upah minimum nasional yang akan berlaku mulai tahun 2028.
- Kebijakan ini menandai transisi kembali dari estimasi berbasis data sekunder menuju penggunaan survei harga komoditas langsung sebagai acuan utama perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
- Perubahan ini menciptakan dinamika transisi antara dua metodologi.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengumumkan perubahan signifikan dalam mekanisme penetapan upah minimum nasional yang akan berlaku mulai tahun 2028. Kebijakan ini menandai transisi kembali dari estimasi berbasis data sekunder menuju penggunaan survei harga komoditas langsung sebagai acuan utama perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Langkah strategis ini diambil untuk memastikan akurasi data yang lebih representatif terhadap kondisi ekonomi riil di lapangan, sekaligus merespons amanat undang-undang baru yang menekankan pentingnya data primer dalam pengupahan.
Perubahan ini menciptakan dinamika transisi antara dua metodologi. Untuk tahun 2027, pemerintah masih akan menggunakan estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, mulai tahun 2028, hasil survei harga komoditas yang dijadwalkan dilakukan pada 2027 akan menjadi dasar utama penetapan. Yassierli menjelaskan bahwa dalam dua tahun terakhir, survei harga komoditas tidak terlaksana karena keterbatasan anggaran, sehingga pemerintah harus bergantung pada data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan metodologi dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).
Dua Metodologi Perhitungan KHL dan Keterbatasan Anggaran
Menurut Yassierli, terdapat dua metode valid untuk menentukan KHL, namun kendala fiskal memaksa pemerintah memilih pendekatan alternatif selama dua tahun terakhir. "Ada dua metode penentuan KHL. Namun, dua tahun terakhir kita tidak lakukan survei harga komoditas, karena ada keterbatasan terkait dengan anggaran dan seterusnya. Tapi amanat undang-undang yang baru, kita akan kembali menggunakan survei harga komoditas, tapi baru bisa kita lakukan tahun depan ya, untuk penetapan upah minimum 2028," ujar Yassierli dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Kemendagri pada 16 November 2026. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mematuhi kerangka hukum terbaru meskipun menghadapi tantangan sumber daya, dengan rencana eksekusi survei yang dipercepat untuk mengejar ketertinggalan data.
Implikasi bagi Dewan Pengupahan dan Penyesuaian Bertahap
Hasil dari metodologi ganda iniโkombinasi data Susenas BPS dan survei harga komoditasโakan menjadi bahan pertimbangan krusial bagi dewan pengupahan daerah dan gubernur. Meskipun metode baru dianggap lebih akurat, Yassierli memberikan peringatan penting mengenai stabilitas ekonomi. Ia mengingatkan agar penyesuaian upah tidak dilakukan secara drastis, bahkan jika hasil penghitungan KHL menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi daripada Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) saat ini. Penetapan kenaikan tetap harus mempertimbangkan tahapan penyesuaian yang rasional untuk menjaga keseimbangan antara daya beli pekerja dan keberlangsungan usaha.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

KPK Dalami Jejak Korupsi Rp11,14 Miliar: Kadishub Bolmut Absen, Tiga Saksi Lainnya Diperiksa

Misteri 52 Tahun Terkuak: Pemandu Wisata Temukan Puing Pesawat Pan Am 1974 di Perbukitan Buleleng

Perpres 74/2026 Diterbitkan: Pemerintah Dorong Gemarikan untuk Perangi Stunting dan Kerek Daya Saing Perikanan
