Pramono Anung Bantah Usul Hutan Kota UI untuk Sekolah Rakyat, Tegaskan Komitmen Jaga Ruang Terbuka Hijau
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara tegas membantah klaim bahwa dirinya pernah mengusulkan kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat .
- Klarifikasi ini muncul untuk meredam spekulasi publik menyusul pemberitaan sebelumnya yang menyebutkan keterlibatan lahan seluas 8 hektare di dalam kawasan hutan kota UI.
- Pramono menjelaskan bahwa ia hanya mengajukan dua lokasi spesifik kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, yaitu satu lokasi di Jakarta Barat dan satu lagi di Jakarta Timur.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara tegas membantah klaim bahwa dirinya pernah mengusulkan kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Dalam pernyataan resminya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (17/11), Pramono menegaskan bahwa rencana pembangunan tersebut sama sekali tidak menyentuh area hutan kota, melainkan hanya dua titik lain yang telah disepakati bersama Kementerian Sosial. Klarifikasi ini muncul untuk meredam spekulasi publik menyusul pemberitaan sebelumnya yang menyebutkan keterlibatan lahan seluas 8 hektare di dalam kawasan hutan kota UI.
Pramono menjelaskan bahwa ia hanya mengajukan dua lokasi spesifik kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, yaitu satu lokasi di Jakarta Barat dan satu lagi di Jakarta Timur. "Ketika saya menerima Pak Menteri, saya mengajukan dua tempat ini. Dan ketika ini menjadi berita, terus terang saya juga kaget," ujar Pramono, mengungkapkan ketidaksetujuannya atas kesalahpahaman media terkait lokasi yang sebenarnya diusulkan Pemprov DKI.
Klarifikasi Lokasi dan Luas Lahan yang Diusulkan
Untuk meluruskan informasi yang beredar, Pramono merinci bahwa dua lokasi yang dipersiapkan untuk Sekolah Rakyat masing-masing memiliki luas rata-rata 2 hektare. Ia menekankan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak ingin memasuki wilayah yang bukan menjadi kewenangannya, sehingga pilihan diarahkan pada lahan-lahan yang jelas statusnya. "Dua tempat inilah yang dipersiapkan... sehingga dengan demikian Pemerintah DKI Jakarta tidak ingin masuk pada wilayah yang bukan kewenangannya," tegasnya. Langkah ini diambil guna menjaga tata kelola aset daerah dan memastikan pembangunan berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa menimbulkan sengketa lahan dengan institusi pendidikan tinggi.
Komitmen Menjaga Ruang Terbuka Hijau dan Respons UI
Di sisi lain, Pramono menegaskan komitmen Pemprov DKI untuk menjaga Hutan Kota UI tetap berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) vital bagi kota. Ia bahkan menyambut baik tawaran dari pihak UI agar Pemprov DKI dapat membantu pengelolaan kawasan tersebut. "Jakarta membutuhkan itu sehingga tidak ada yang diubah dari apa menjadi bukan ruang terbuka hijau," katanya. Sementara itu, Direktur Humas UI, Erwin Agustian Panigoro, turut meluruskan fakta dengan menyatakan bahwa lahan yang dibahas dalam rencana Sekolah Rakyat bukanlah bagian dari kawasan hutan kota, melainkan bagian dari Kampus UI di sisi Jakarta yang hanya berdekatan dengan hutan kota. Meski demikian, Kemensos menyatakan prosesnya sudah berjalan dan tengah menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov DKI dan Rektor UI untuk merealisasikan program tersebut.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

KPK Dalami Jejak Korupsi Rp11,14 Miliar: Kadishub Bolmut Absen, Tiga Saksi Lainnya Diperiksa

Misteri 52 Tahun Terkuak: Pemandu Wisata Temukan Puing Pesawat Pan Am 1974 di Perbukitan Buleleng

Perpres 74/2026 Diterbitkan: Pemerintah Dorong Gemarikan untuk Perangi Stunting dan Kerek Daya Saing Perikanan
