KPK Dalami Jejak Korupsi Rp11,14 Miliar: Kadishub Bolmut Absen, Tiga Saksi Lainnya Diperiksa
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggenjot penyidikan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat Bupati Bolaang Mongondow Utara nonaktif, Sirajudin Lasena (SL).
- Namun, berdasarkan data kehadiran hingga pukul 13.16 WIB, hanya tiga saksi yang memenuhi panggilan, sementara HB tercatat absen.
- Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo , mengonfirmasi bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari pendalaman kasus yang melibatkan berbagai pihak di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Utara.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggenjot penyidikan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat Bupati Bolaang Mongondow Utara nonaktif, Sirajudin Lasena (SL). Dalam upaya menguak alur dana haram senilai Rp11,14 miliar tersebut, lembaga antirasuah memanggil Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Bolaang Mongondow Utara berinisial HB beserta tiga saksi lainnya untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa (18/11). Namun, berdasarkan data kehadiran hingga pukul 13.16 WIB, hanya tiga saksi yang memenuhi panggilan, sementara HB tercatat absen.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari pendalaman kasus yang melibatkan berbagai pihak di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Utara. Selain HB, KPK juga memeriksa AAM selaku anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah (Setda), ZPG selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda, serta HW yang merupakan pihak swasta. Ketiganya hadir untuk memberikan keterangan terkait dugaan aliran dana dan mekanisme proyek yang diduga dimanipulasi oleh tersangka.
Absennya Kadishub dan Jejak Pemeriksaan Sebelumnya
Kehadiran saksi menjadi krusial mengingat pola pemeriksaan yang dilakukan KPK dalam beberapa waktu terakhir. Sebelumnya, pada Senin (16/11), KPK telah memeriksa tiga anggota Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Setda Bolaang Mongondow Utara berinisial MAC, RM, dan NSS. Para saksi tersebut didalami terkait pemberian sejumlah uang proyek kepada SL. Absennya HB dalam pemeriksaan kali ini menarik perhatian, mengingat posisinya sebagai pejabat dinas berpotensi menjadi kunci dalam mengungkap detail teknis proyek yang menjadi objek pemerasan, khususnya terkait infrastruktur jalan.
Modus Operandi: Dari Penjabat hingga Bupati Definitif
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 21 September 2026, di mana SL dan 13 orang lainnya ditangkap. Sehari setelahnya, SL resmi ditetapkan sebagai tersangka tunggal dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi. KPK menduga praktik korupsi ini telah berlangsung sejak SL menjabat sebagai Penjabat Bupati periode 2023-2024 hingga ia terpilih menjadi Bupati definitif periode 2025-2030. Rincian dugaan kerugian negara dan modus operandi yang diungkap KPK meliputi:
- Pemerasan sebesar Rp130 juta dari pihak swasta untuk mengerjakan proyek pembangunan jalan wilayah Sangkub IV.
- Penerimaan gratifikasi total Rp11,14 miliar yang diduga diterima selama periode 2023-2026.
- Penyitaan uang tunai sebesar Rp200 juta yang ditemukan saat penangkapan.
Penyidikan ini menyoroti kontinuitas dugaan korupsi yang melintasi periode jabatan penjabat hingga kepala daerah definitif, mengindikasikan sistematisnya praktik pungutan liar dalam pengadaan barang dan jasa di wilayah tersebut. KPK menegaskan akan terus menelusuri seluruh aliran dana dan pihak-pihak terduga lain yang terlibat dalam jaringan korupsi ini.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Misteri 52 Tahun Terkuak: Pemandu Wisata Temukan Puing Pesawat Pan Am 1974 di Perbukitan Buleleng

Perpres 74/2026 Diterbitkan: Pemerintah Dorong Gemarikan untuk Perangi Stunting dan Kerek Daya Saing Perikanan

Pramono Anung Bantah Usul Hutan Kota UI untuk Sekolah Rakyat, Tegaskan Komitmen Jaga Ruang Terbuka Hijau
