Perpres 74/2026 Diterbitkan: Pemerintah Dorong Gemarikan untuk Perangi Stunting dan Kerek Daya Saing Perikanan
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2026 guna memperkuat Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) .
- Langkah strategis ini diambil untuk memastikan ketersediaan pasokan, kemudahan akses, hingga keamanan produk perikanan nasional.
- Ia menegaskan bahwa ajakan konsumsi semata akan sia-sia jika infrastruktur pendukung belum matang.
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2026 guna memperkuat Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). Langkah strategis ini diambil untuk memastikan ketersediaan pasokan, kemudahan akses, hingga keamanan produk perikanan nasional. Aturan ini tidak hanya berfokus pada aspek konsumsi, tetapi juga mengintegrasikan isu gizi, khususnya dalam upaya penurunan angka stunting dan pemenuhan protein untuk pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Yanti Permatasari, Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Pangan, menjelaskan bahwa Gemarikan memerlukan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa ajakan konsumsi semata akan sia-sia jika infrastruktur pendukung belum matang. "Ajakan konsumsi ini tidak akan cukup apabila pasokan, kemudian distribusi dan keterjangkauannya belum terjamin," ujar Yanti di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Selasa (17/11).
Tiga Pilar Kebijakan Strategis Perpres Gemarikan
Untuk mencapai target tersebut, Perpres Nomor 74 Tahun 2026 memuat tiga kebijakan strategis utama. Fokus utama pertama adalah penyediaan ikan yang bermutu dan aman dikonsumsi. Kedua, pemerintah memberikan kemudahan akses terhadap ikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketiga, peningkatan minat dan budaya masyarakat untuk mengonsumsi ikan. Yanti menilai tantangan terberat bukan pada aspek ketersediaan, karena pasokan ikan Indonesia diketahui melimpah ruah. Tantangan utama justru terletak pada kebiasaan atau 'doktrin' masyarakat yang masih lebih memilih sumber protein lain seperti ayam, meskipun masalah logistik dan transportasi dapat diatasi dengan teknologi dan kebijakan.
Penguatan Rantai Pasok dan Integrasi Program MBG
Budi Yuwono, Direktur Pengelolaan Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menambahkan bahwa keberhasilan Gemarikan diukur tidak hanya dari statistik konsumsi, melainkan dari penguatan rantai pasok perikanan dari hulu hingga hilir. Kunci utamanya adalah mengurangi susut pascapanen (loss) yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan konsumsi maupun baku industri. Dalam konteks ini, KKP aktif menghubungkan produsen ikan dengan dapur-dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Upaya penguatan mencakup: perbaikan penanganan ikan, memastikan rantai dingin, serta pelatihan teknis bagi pengelola dapur di wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

KPK Dalami Jejak Korupsi Rp11,14 Miliar: Kadishub Bolmut Absen, Tiga Saksi Lainnya Diperiksa

Misteri 52 Tahun Terkuak: Pemandu Wisata Temukan Puing Pesawat Pan Am 1974 di Perbukitan Buleleng

Pramono Anung Bantah Usul Hutan Kota UI untuk Sekolah Rakyat, Tegaskan Komitmen Jaga Ruang Terbuka Hijau
