Tito Karnavian Dorong Pemda Percepat Digitalisasi Perlinsos, 98% Data Penduduk Jadi Kunci Bansos Akurat
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian secara tegas meminta seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mendukung percepatan registrasi layanan digital perlindungan sosial (Perlinsos).
- Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai basis data milik kementerian dan lembaga, termasuk data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) .
- Menurut Tito, 98 persen data penduduk Indonesia tersimpan di server Kementerian Dalam Negeri.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian secara tegas meminta seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mendukung percepatan registrasi layanan digital perlindungan sosial (Perlinsos). Langkah strategis ini dinilai krusial guna memastikan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan, bukan lagi oleh pihak yang sudah berkemampuan ekonomi.
Imbauan tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan sosialisasi penetapan upah minimum 2027, yang berlangsung secara hybrid di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Senin (16/11). Dalam keterangannya, Tito menjelaskan bahwa digitalisasi Perlinsos merupakan bagian integral dari upaya Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik atau electronic government (e-government), yang memungkinkan akses layanan publik secara tanpa batas dan lebih efisien.
Dan Integrasi Data Multiguna dengan Teknologi Biometrik
Untuk mengatasi persoalan ketepatan sasaran yang kerap dikeluhkan, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mengembangkan sistem digital yang dikoordinasikan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai basis data milik kementerian dan lembaga, termasuk data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Menurut Tito, 98 persen data penduduk Indonesia tersimpan di server Kementerian Dalam Negeri. Proses verifikasi ini kini diperkuat oleh teknologi biometrik canggih, seperti pengenalan wajah, sidik jari, dan pemindaian iris mata, yang memastikan akurasi data penerima manfaat secara real-time.
Akselerasi Penurunan Kemiskinan Ekstrem di Daerah
Tito menegaskan bahwa percepatan digitalisasi ini bukan hanya kepentingan administratif pusat, melainkan juga instrumen vital bagi Pemda untuk menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di wilayah masing-masing. Dengan data yang terintegrasi, sistem akan mampu memberikan respons cepat terhadap kelayakan bantuan, misalnya dengan mendeteksi secara otomatis jika seorang calon penerima memiliki aset seperti rumah, tanah, atau kendaraan. Bansos, dalam konteks ini, diposisikan sebagai alat utama untuk menjaga daya beli masyarakat, sehingga dukungan Pemda dalam mempercepat registrasi digital menjadi prasyarat mutlak agar distribusi bantuan berjalan transparan dan adil.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

RUU Perampasan Aset Disahkan 18 Tahun Bergulir, DPR Fokus Hajar Korupsi dan Investasi Bodong

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Putus 18 Tahun Stagnasi Legislasi Anti-Korupsi

DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset: Senjata Hukum Baru Menjahati Koruptor
