Sinergi Kebijakan Perumahan dan Ekonomi Maruarar Sirait: Sertifikat Gratis hingga Penurunan Bunga Kredit 8 Persen

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa inisiatif pemberian sertifikat tanah gratis merupakan langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah yang selama puluhan tahun belum memiliki dokumen resmi atas kepemilikan mereka. Pernyataan ini disampikan saat Menteri menghadiri acara Gebyar Rumah Subsidi dan Akad Perdana BTN Homepower di Perumahan Pesona Kahuripan 15, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (15/11/2026). Program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo ini menargetkan distribusi satu juta sertifikat gratis tahun ini, sebuah pencapaian yang disaksikan langsung oleh Maruarar sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam meringankan beban hukum dan administrasi warga.

Ekspansi Target Bedah Rumah dan Insentif Ekonomi

Dalam upaya memperluas dampak positif, pemerintah tidak hanya berfokus pada aspek legalitas tanah, tetapi juga melakukan eskalasi signifikan pada program perbaikan fisik rumah. Di Kabupaten Bogor, sasaran program bedah rumah melonjak dari 1.346 unit pada tahun 2025 menjadi 10.000 unit pada 2026. Sementara itu, di tingkat Provinsi Jawa Barat, jumlah rumah yang menjadi sasaran program meningkat drastis dari 6.347 unit menjadi 40.000 unit pada periode yang sama. Peningkatan capaian ini dirancang agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak keluarga kurang mampu secara merata.

Fasilitas Pinjaman dan Pembebasan Pajak untuk Rumah Subsidi

Untuk memastikan kelayakan finansial program, pemerintah juga menerapkan serangkaian insentif ekonomi yang komprehensif. Kebijakan ini bertujuan memperkuat fondasi ekonomi keluarga agar mereka mampu mempertahankan dan mengembangkan asetnya. Rincian fasilitas utama yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah meliputi:

• Bunga kredit rumah subsidi yang dipatok sebesar lima persen per tahun.
• Uang muka yang hanya dikenakan sebesar satu persen.
• Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
• Pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai ketentuan berlaku.
• Penurunan bunga program pembiayaan usaha mikro dari 22 persen menjadi 8 persen melalui skema KUR Perumahan dan PNM.

Maruarar menjelaskan bahwa pendekatan ini bersifat holistik, di mana perbaikan fisik tempat tinggal, kepastian hukum kepemilikan, dan penguatan ekonomi keluarga berjalan secara simultan. Dengan sinergi antara program bedah rumah, legalisasi aset melalui sertifikat gratis, dan insentif pembiayaan yang murah, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem perumahan yang tidak hanya layak huni tetapi juga memberikan ketenangan jiwa bagi penghuninya dari sisi hukum dan finansial.