ATR/BPN Capai 60 Persen Penyelesaian Kasus Pertanahan, 35.294 Sengketa Berakhir hingga 2026

Berikut adalah konten HTML yang telah diperbarui dengan penambahan link internal yang relevan: ```html

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatatkan progres signifikan dalam penanganan masalah agraria dengan Successfully menuntaskan 35.294 kasus pertanahan hingga 3 November 2026. Capaian ini merupakan bagian dari total lebih dari 58 ribu kasus yang tercatat masuk selama kurun waktu 12 tahun terakhir, menandai tingkat penyelesaian sebesar 60 persen. Data tersebut diumumkan oleh Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang, dalam keterangannya di Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu.

Penanganan kasus-kasus tersebut tidak dilakukan secara seragam, melainkan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama berdasarkan kompleksitas dan dampaknya. Pengelompokan ini mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan. Klasifikasi ini bertujuan untuk memastikan setiap sengketa ditangani dengan pendekatan hukum dan sosial yang tepat sesuai dengan skala permasalahannya.

Klasifikasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan

Menurut Yaved, definisi setiap kategori memiliki batasan yang jelas untuk memudahkan proses administrasi dan hukum. Sengketa pertanahan didefinisikan sebagai perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Sementara itu, konflik pertanahan merujuk pada perselisihan yang melibatkan pihak lebih luas seperti kelompok, golongan, organisasi, atau lembaga, dengan karakteristik memiliki kecenderungan atau telah berdampak luas terhadap masyarakat. Adapun perkara pertanahan adalah perselisihan yang penanganan dan penyelesaiannya harus dilakukan melalui jalur lembaga peradilan.

Fokus Penyelesaian Kasus di Tahun 2026

Dari total penyelesaian kumulatif tersebut, Yaved merinci bahwa khusus pada tahun berjalan 2026, ATR/BPN telah menuntaskan 1.164 kasus. Angka ini menunjukkan konsistensi lembaga dalam mengurai simpul-simpul masalah pertanahan yang masih tersisa dari penumpukan kasus sebelumnya. Keberhasilan mencapai 60 persen penyelesaian menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus memberantas praktik mafia tanah yang selama ini menghambat tata kelola pertanahan di Indonesia. praktik mafia tanah yang selama ini menghambat tata kelola pertanahan di Indonesia. Upaya ini sejalan dengan optimalisasi anggaran untuk mendukung program penyelesaian kasus, serta transformasi SDM di sektor pertanahan.