Mantan Wapres Gibran Berhak Terima Pensiun Rp20,16 Juta hingga Rumah Kediaman

Gibran Rakabuming Raka resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai Wakil Presiden RI setelah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (12/11). Meski telah mundur dari kursi orang nomor dua di negara, Gibran tetap berhak memperoleh berbagai hak keuangan dan administratif yang dijamin oleh negara, mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden.

Hak utama yang paling menonjol adalah uang pensiun pokok. Berdasarkan Pasal 6 Ayat 2 UU tersebut, mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak menerima pensiun sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir. Gaji pokok Wakil Presiden ditetapkan empat kali lipat dari gaji pokok tertinggi pejabat negara lainnya. Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000, di mana gaji pokok tertinggi pejabat negara seperti Ketua MPR, DPR, BPK, dan MA berada di angka Rp5.040.000 per bulan, maka besaran pensiun pokok yang akan diterima Gibran mencapai Rp20.160.000 per bulan.

Fasilitas Rumah Tangga dan Layanan Kesehatan Menyeluruh

Di luar jaminan pensiun, negara juga menyediakan berbagai fasilitas penunjang kehidupan mantan wakil presiden. Berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978, Gibran berhak memperoleh tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun bagi pegawai negeri. Selain itu, negara menanggung biaya rumah tangga yang mencakup kebutuhan air, listrik, dan telepon. Yang paling krusial, negara juga menanggung seluruh biaya perawatan kesehatan bagi mantan wakil presiden beserta keluarganya, memastikan akses layanan medis tetap terjaga tanpa beban finansial.

Hak atas Rumah Kediaman, Kendaraan, dan Staf Pengamanan

Fasilitas fisik dan logistik juga menjadi bagian dari hak Gibran pasca-mundur. Ia berhak memperoleh rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya, serta kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudi. Selain itu, Gibran diizinkan memiliki staf yang terdiri atas pegawai negeri untuk mendukung aktivitasnya. Pengamanan bagi mantan wakil presiden beserta keluarganya juga diatur dalam peraturan tersendiri. Perlu dicatat, seluruh hak dan fasilitas ini mulai berlaku pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat, namun dapat dicabut apabila yang bersangkutan meninggal dunia atau kembali diangkat menjadi presiden atau wakil presiden.