Prabowo Siapkan Suntikan Dana Rp100 Miliar per Ibu Kota Provinsi Lewat Optimalisasi Belanja APBN

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan strategis berupa penyediaan tambahan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi dan minimal Rp20 miliar bagi setiap kabupaten. Dana ini bersumber langsung dari hasil penghematan belanja barang dan jasa pemerintah pusat yang dinilai belum efisien. Pengumuman tersebut disampaikan Prabowo saat membuka acara Tanwir dan Milad Ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, pada Sabtu (14/11/2026), menandai komitmen pemerintah untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui mekanisme internal APBN.

Presiden menjelaskan bahwa besaran tambahan anggaran tidak bersifat statis; kabupaten dengan wilayah yang lebih luas dan kebutuhan infrastruktur yang lebih besar berpeluang mendapatkan alokasi lebih tinggi. Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana, Prabowo merencanakan pertemuan khusus dengan seluruh gubernur dan bupati. Langkah ini bertujuan menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan sumber daya yang tersedia, sekaligus memastikan bahwa penghematan di tingkat pusat benar-benar berdampak pada percepatan pembangunan di tingkat akar rumput.

Optimalisasi Belanja dan Penanganan Mark Up

Kebijakan ini didasari oleh temuan bahwa belanja barang dan jasa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai sekitar Rp1.200 triliun. Prabowo memperkirakan sekitar 30 persen atau setara Rp400 triliun dari jumlah tersebut terbuang sia-sia akibat praktik mark up atau penggelembungan harga. Ia menyoroti inefisiensi sistem pengadaan yang terfragmentasi, di mana sekitar 500 kabupaten dan puluhan kementerian melakukan pembelian barang dengan spesifikasi sama secara terpisah. Sebagai contoh konkret, Prabowo mengilustrasikan pengadaan obat oleh rumah sakit yang sering kali menghasilkan 20 hingga 30 variasi harga untuk jenis obat yang identik, menciptakan celah korupsi yang signifikan.

Reformasi Pengadaan Terpusat dan Efisiensi Nasional

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah akan menyatukan sistem pengadaan barang dan jasa menjadi satu mekanisme terpusat. Reformasi ini diproyeksikan mampu menghasilkan penghematan anggaran hingga 40 persen dengan memastikan barang berspesifikasi dan kualitas sama dibeli dengan harga seragam. Prabowo menegaskan prinsip bahwa "semua uang rakyat harus dibelanjakan dengan harga yang sama, dengan spesifikasi yang sama, dengan kualitas yang sama." Hasil penghematan ini akan dikembalikan sepenuhnya kepada daerah dan masyarakat. Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia terletak di kawasan cincin api dengan risiko bencana alam tinggi, sehingga setiap rupiah anggaran harus dioptimalkan secara maksimal untuk kepentingan publik.