ASEAN Tekan Percepatan Konsensus Lima Poin Myanmar, Sepakati Berdirinya Pusat Maritim di Filipina

Theresa Lazaro, Menteri Luar Negeri Filipina, menegaskan bahwa para menteri luar negeri negara anggota ASEAN di Manila terus mendesak percepatan implementasi Konsensus Lima Poin untuk Myanmar. Dalam taklimat yang digelar pada Sabtu, Lazaro melaporkan hasil misi kemanusiaannya ke Myanmar pada Oktober lalu serta berbagai pertemuan dengan pemangku kepentingan di negara tersebut, dengan fokus utama pada perkembangan pelaksanaan rencana perdamaian yang telah disepakati lima tahun lalu.

Lazaro mengungkapkan bahwa rancangan keputusan hasil peninjauan pelaksanaan rencana tersebut masih dalam tahap finalisasi dan akan segera disampaikan kepada para pemimpin negara anggota ASEAN. Meskipun terdapat spekulasi mengenai pelonggaran pembatasan keikutsertaan para pemimpin Myanmar dalam forum resmi, Lazaro menegaskan bahwa ketentuan yang berlaku saat ini tetap dipertahankan tanpa perubahan. "Untuk menjawab pertanyaan Anda secara langsung, tidak ada pelonggaran. Konsensus Lima Poin masih tetap berlaku," ujarnya tegas, menepis wacana pembukaan kembali akses politik penuh bagi junta militer Myanmar.

Desakan Pusat Koordinasi Kabut Asap dan Isu Maritim

Selain membahas krisis di Myanmar, pertemuan tersebut juga menghasilkan kesepakatan strategis terkait isu lingkungan dan maritim. Para menteri luar negeri mendesak percepatan pembentukan pusat koordinasi ASEAN untuk menangani kabut asap lintas batas, mengingat dampak kebakaran hutan di Indonesia yang telah merambat ke Singapura, Malaysia, dan bahkan Filipina pada Oktober lalu. Di sisi lain, forum ini mengadopsi nota konsep dan kerangka acuan pembentukan Pusat Maritim ASEAN yang akan berkedudukan di Filipina. Lazaro menjelaskan bahwa pusat ini dirancang untuk mendukung operasional pelabuhan serta pengembangan ekonomi maritim di kawasan, memperkuat posisi kolektif ASEAN dalam pengelolaan sumber daya laut.

Implikasi Kebijakan dan Tantangan Implementasi

Kebijakan eksklusi Myanmar dari kegiatan resmi utama ASEAN, seperti KTT para pemimpin dan pertemuan menteri luar negeri, telah diterapkan sejak 2021 pasca-kudeta militer. Kebijakan ini merupakan respons langsung terhadap disepakatinya Konsensus Lima Poin yang intinya mencakup:

• Penghentian segera segala bentuk kekerasan oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik sipil.
• Dimulainya dialog secepatnya dengan melibatkan seluruh pihak terkait.
• Pemberian akses bantuan kemanusiaan dari negara-negara anggota ASEAN.

Ironisnya, dalam lima tahun terakhir, hanya ketentuan mengenai penyaluran bantuan kemanusiaan yang secara konsisten dilaksanakan oleh Myanmar. Kondisi ini menjadi tantangan utama bagi ASEAN dalam memastikan efektivitas diplomasi perdamaannya, di mana tekanan terus diberikan agar komitmen politik dan penghentian kekerasan dapat terwujud, sejalan dengan upaya memperkuat arsitektur keamanan dan ekonomi kawasan melalui inisiatif maritim dan lingkungan yang baru disepakati.