Indonesia Diproyeksikan Tuan Rumah COP33 2028, Tantangan Logistik 100 Ribu Delegasi Jadi Ujian Berat

Indonesia kini melirik peluang emas untuk menjadi tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-33 atau COP33 pada November 2028. Peluang ini terbuka lebar setelah China resmi mengundurkan diri dari kandidat tuan rumah, sebuah kabar yang mengemuka dalam media briefing di sela-sela COP31 yang berlangsung di Antalya, Turki, pada Sabtu (14/11). Penarikan diri negara raksasa Asia tersebut secara otomatis mengubah peta persaingan kawasan, menjadikan Indonesia sebagai kandidat terkuat yang perlu segera mengevaluasi kesiapan infrastruktur dan diplomatiknya secara serius.

Konfirmasi awal mengenai potensi ini disampaikan oleh Ary Sudijanto, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup. Ia mengungkapkan bahwa delegasi RI telah berdiskusi langsung dengan delegasi China mengenai jadwal dan teknis penyelenggaraan. "Tadi kita barusan ketemu sama China sama Pak Menteri kita emang bener dia juga tanya Indonesia katanya untuk COP33, itu tahun berapa? Tahun 2028, nah bulan apa? November," ujar Ary, mengutip percakapan tersebut. Namun, Ary juga secara jujur mengakui bahwa kesempatan ini datang dengan risiko tinggi, terutama karena tahun 2028 bertepatan dengan tahun politik di Indonesia. "Itu jadi berat buat kita, iya (kesempatan bagus), tapi kalau kita kemudian nggak bisa jadi tuan rumah yang bagus juga kan ini kan terlalu riskan buat kita," jelasnya, menyoroti sensitivitas waktu penyelenggaraan yang harus selaras dengan stabilitas pemerintahan.

Ujian Logistik: Menampung 100 Ribu Delegasi dari 168 Negara

Skala tantangan COP33 tidak bisa diremehkan. Irawan Asaad, Direktur Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim KLH/BPLH, mengingatkan bahwa Indonesia harus mampu mengakomodasi kedatangan puluhan hingga sekitar 100 ribu orang delegasi dari 168 negara, termasuk para kepala negara. "Anda bisa bayangkan mendatangkan 100 ribu orang ke negara Anda, mereka minta ke mana, ke Indonesia, misal mereka minta Bali. Seratus ribu orang mau datang ke negara kita, semuanya diurus, 168 negara kita harus urus dia punya akreditasi," papar Irawan. Beban logistik ini mencakup akomodasi, transportasi, keamanan, hingga proses akreditasi yang kompleks. Kegagalan dalam mengelola acara berskala sedunia ini akan menimbulkan risiko besar bagi reputasi Indonesia di mata internasional, sehingga keputusan untuk maju sebagai tuan rumah harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati dan berbasis data kesiapan nyata.

Persaingan Ketat di Asia dan Faktor Politik China

Penarikan diri China bukan tanpa alasan. Menurut Ary, China mengurungkan niatnya karena mempertimbangkan berbagai faktor internal, termasuk agenda politik dalam negeri mereka. Hal ini menjadikan pemilihan tuan rumah COP33 sebagai tantangan tersendiri bagi kawasan Asia, mengingat negara-negara lain seperti Korea Selatan dan India juga menunjukkan ketertarikan kuat untuk menjadi tuan rumah. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya bersaing dengan waktu, tetapi juga dengan negara-negara Asia lainnya yang memiliki kapasitas infrastruktur serupa. Persiapan besar menjadi syarat mutlak; jika Indonesia ingin merebut posisi ini, pemerintah harus segera menyusun strategi logistik dan diplomatik yang matang untuk memastikan bahwa Indonesia tidak hanya mampu menjadi tuan rumah, tetapi juga penyelenggara yang sukses dan berkelas dunia.