Serapan Anggaran MBG Tembus Rp173,2 T, BGN Perkuat Tata Kelola SPPG

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penyerapan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp173,2 triliun hingga 31 Oktober 2026. Angka ini menunjukkan tren peningkatan signifikan secara bertahap sejak Januari 2026, dengan lonjakan realisasi dari Rp134,19 triliun pada Agustus menjadi Rp153,19 triliun pada September, dan akhirnya mencapai puncak kuartal keempat pada Oktober. Data tersebut dipaparkan oleh Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta Pusat, menandakan bahwa distribusi dana untuk ketahanan pangan nasional berjalan masif.

Penyerapan anggaran yang masif ini tidak berjalan tanpa regulasi. Suahasil menjelaskan bahwa peningkatan realisasi dana diiringi oleh serangkaian reformasi tata kelola yang dipimpin oleh manajemen baru Badan Gizi Nasional (BGN) di bawah kepemimpinan Sudaryono, yang aktif sejak Juli 2026. Fokus utama reformasi ini adalah memperbaiki operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui pembaruan kontrak kerja sama untuk memperjelas tanggung jawab setiap pihak serta pengetatan verifikasi data lapangan. Langkah strategis ini diambil untuk memastikan akurasi distribusi agar program benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat penerima manfaat.

Ekspansi Wilayah 3T dan Inovasi Sistem Prasmanan

Dalam upaya menjangkau area yang sulit, BGN berhasil mengaktifkan 1.500 SPPG baru yang difokuskan pada daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) serta wilayah dengan angka stunting tinggi. Selain perluasan jangkauan, terdapat inovasi signifikan dalam metode penyajian. BGN tengah menerapkan uji coba sistem prasmanan di sekolah sebagai alternatif dari metode distribusi konvensional. Program piloting ini telah berjalan di 66 SPPG yang tersebar di 10 provinsi. Selain itu, standar keamanan pangan diperketat dengan mewajibkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) di setiap unit SPPG dan penerapan label batas waktu konsumsi pada wadah makanan untuk menjamin higienitas dan keamanan gizi bagi para siswa.

Dampak Ekonomi Lokal dan Dukungan Pemerintah

Reformasi MBG juga memberikan efek positif pada ekonomi lokal dengan menitikberatkan pada pemanfaatan rantai pasok logistik bahan pangan lokal serta penyerapan tenaga kerja di lingkungan sekitar sekolah. Kebijakan ini memastikan bahwa dana negara tidak hanya terserap untuk layanan, tetapi juga berputar dalam ekosistem ekonomi masyarakat setempat. Suahasil mengapresiasi langkah-langkah progresif yang dilakukan BGN tersebut sebagai bentuk nyata peningkatan kualitas pelaksanaan program. "Berbagai macam reform yang dilakukan oleh BGN itu kita apresiasi karena itu akan memperbaiki kualitas pelaksanaan program MBG," tegasnya. Dukungan penuh ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan MBG bukan sekadar program bantuan, melainkan instrumen strategis pembangunan SDM dan penguatan ekonomi regional.