Defisit APBN Oktober 2026 Tembus Rp379,3 T, Penerimaan Cukai Digerogoti Rokok Ilegal
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Meskipun mengalami defisit, angka tersebut masih dinilai berada dalam koridor perencanaan awal pemerintah atau *on track*.
- Sebagai bagian dari kinerja fiskal, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat mencapai Rp267,2 triliun hingga Oktober 2026.
- Nilai ini setara dengan 79,5 persen dari target APBN dan menunjukkan pertumbuhan sebesar 7,2 persen secara tahunan ( year on year ).
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Oktober 2026 mencatatkan defisit sebesar Rp379,3 triliun, setara dengan 1,47 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Meskipun mengalami defisit, angka tersebut masih dinilai berada dalam koridor perencanaan awal pemerintah atau *on track*. Pernyataan ini disampaikan dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat (13/11/2026), yang menegaskan bahwa postur keuangan negara masih terkendali di tengah dinamika ekonomi global.
Sebagai bagian dari kinerja fiskal, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat mencapai Rp267,2 triliun hingga Oktober 2026. Nilai ini setara dengan 79,5 persen dari target APBN dan menunjukkan pertumbuhan sebesar 7,2 persen secara tahunan (year on year). Namun, di balik angka tersebut, terdapat dinamika internal yang kompleks, di mana pertumbuhan penerimaan cukai hanya naik tipis 0,9 persen menjadi Rp185,8 triliun. Keterlambatan pertumbuhan ini dipicu oleh keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif cukai pada tahun 2026, sehingga kenaikan penerimaan semata-mata ditopang oleh peningkatan produksi hasil tembakau, khususnya rokok.
Dinamika Bea Masuk dan Keluar: Dorongan Impor dan Hilirisasi
Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada sektor bea masuk, yang melonjak 14,4 persen menjadi Rp46,9 triliun. Kenaikan ini didorong oleh naiknya volume impor bahan baku, barang modal, dan barang konsumsi, yang seiring dengan tren surplus perdagangan Indonesia. Meskipun tidak semua barang impor dikenakan bea masuk, peningkatan impor pada barang-barang yang menjadi objek pungutan tetap memberikan kontribusi positif bagi penerimaan negara. Di sisi lain, penerimaan bea keluar mengalami pertumbuhan tajam sebesar 43,4 persen menjadi Rp34,5 triliun, berkat kenaikan harga komoditas ekspor, khususnya minyak kelapa sawit (CPO) dan produk turunannya. Kinerja positif ini juga ditopang oleh percepatan aktivitas hilirisasi serta peningkatan permintaan pasar global.
Perang Melawan Produk Ilegal: Rokok, Emas, dan Narkotika
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) juga melaporkan hasil penindakan yang intensif sepanjang 2026 untuk melindungi industri domestik dan masyarakat. Dalam pemberantasan rokok ilegal, DJBC berhasil mengamankan sekitar 1,7 miliar batang rokok ilegal melalui 17.108 kali penindakan, jumlah yang meningkat 80 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Langkah ini krusial untuk menciptakan persaingan yang sehat bagi industri legal yang telah memenuhi kewajiban cukai. Penindakan serupa juga dilakukan terhadap ekspor ilegal emas, dengan total barang bukti mencapai 405,1 kilogram melalui 131 kali penindakan, atau naik sekitar 20 kali lipat dari temuan tahun lalu.
- Penindakan ekspor emas ilegal ini bertujuan menjaga pasokan bahan baku bagi industri pengolahan dan perhiasan dalam negeri.
- Secara kumulatif, Bea Cukai bersama aparat penegak hukum lainnya berhasil mengungkap peredaran narkotika dengan total barang bukti mencapai 13,28 ton.
- Penindakan lintas sektoral ini merupakan komitmen pemerintah untuk menekan peredaran barang ilegal dan melindungi masyarakat dari dampak negatifnya.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

KemenPPPA Tekankan 'Bangun Perut Dulu' sebagai Fondasi Resiliensi Pascagempa Flores

Kawal Stabilitas Rupiah, BI & Filipina Perkuat Transaksi Tanpa Dolar AS

Dubes Asing Tak Pertanyakan Dinamika Politik, Airlangga Sampaikan Pesan Netral Pasca Lengsernya Gibran
