MPR Target 60 Hari Isi Kekosongan Wapres, Semua Fraksi Sepakat Proses Harus Cepat dan Kondusif

MPR RI memastikan seluruh fraksi telah bersepakat untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong pasca pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada Kamis (13/11). Ketua Fraksi Gerindra di MPR, Habiburokhman, menegaskan bahwa proses pemilihan pengganti harus berjalan cepat, mulus, dan tanpa kegaduhan demi menjaga stabilitas pemerintahan. "Kita semua pengennya, istilahnya berjalan dengan kondusif, kemudian smooth, enggak ada gaduh, dan cepat. Kenapa? Karena memang jabatan ini enggak boleh terlalu lama dikosongkan," ujar Habiburokhman di kompleks parlemen jelang rapat gabungan, Jumat (13/11).

Langkah ini diambil mengingat adanya batas waktu aturan main dalam MPR. Sesuai prosedur, lembaga legislatif tertinggi tersebut memiliki jeda waktu 60 hari untuk menggelar rapat paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden baru. Dalam rentang waktu tersebut, Presiden wajib menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR, yang akan diverifikasi sebelum satu nama dipilih untuk dilantik.

Mekanisme Penyerahan Dua Nama Kandidat

Hasil rapat gabungan MPR pada Jumat (13/11) menghasilkan keputusan untuk segera mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut berisi permintaan agar kepala negara menyerahkan dua alternatif nama calon wakil presiden dalam waktu 14 hari sebelum pelaksanaan paripurna. "Output rapat gabungan adalah kami akan mengirimkan surat ya kepada Presiden Prabowo meminta beliau menyiapkan dua alternatif nama dalam waktu 14 hari," kata Habiburokhman. Satu dari dua nama itu akan dipilih melalui mekanisme paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan.

Implikasi Strategis bagi Pemerintahan dan Jadwal Partai

Habiburokhman menjelaskan urgensi pengisian jabatan ini berkaitan erat dengan dinamika tugas Presiden Prabowo Subianto. Posisi wakil presiden dinilai krusial untuk membantu meringankan beban kerja presiden, terutama karena Prabowo memiliki banyak agenda internasional serta program nasional besar yang membutuhkan pembagian tugas seperti yang dilakukan Gibran sebelumnya. "Nah, ini kan kalau kosong, nanti enggak ada yang melakukan hal tersebut, gitu loh. Sementara Pak Prabowo agenda internasionalnya banyak, kemudian agenda-agenda besar di level nasional juga banyak sekali," jelasnya. Sementara itu, Presiden Prabowo juga dijadwalkan menggelar rapat dengan para ketua umum partai koalisi pada hari yang sama untuk membahas dua nama yang akan diusulkan, meski daftar nama tersebut belum diumumkan secara publik.