Klarifikasi Korlantas Polri: SIM Seumur Hidup & Gratis Belum Berlaku, Siap Terapkan Sistem Poin Penalti

Korp Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengklarifikasi bahwa wacana pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup maupun SIM gratis saat ini belum diterapkan. Kakorlantas Polri, Brigjen Pol. Aries Syahbudin, menegaskan bahwa mekanisme penerbitan dokumen berkendara masih merujuk pada regulasi dan undang-undang yang berlaku, di mana masyarakat diwajibkan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta memperpanjang SIM setiap lima tahun sekali.

Status Regulasi dan Mekanisme Pembaruan SIM

Dalam konferensi pers Dialog Korlantas Polri di Jakarta pada Selasa (10/11), Aries secara eksplisit menolak mitos mengenai bebas biaya atau masa berlaku tak terbatas pada SIM saat ini. Ia menjelaskan bahwa aturan yang berlaku saat ini tetap mewajibkan pembayaran PNBP sebagai bagian dari tata kelola administrasi. "Yang pertama, SIM gratis gitu ya, kemudian SIM seumur hidup. Aturan yang berlaku masih belum, ya. Belum ada, jadi kita masih aturan yang sekarang itu SIM masih ada pembayaran PNBP yang pertama. Yang kedua, itu masih berlaku 5 tahun," ujar Aries. Penegasan ini penting untuk meluruskan informasi hoaks yang beredar di kalangan masyarakat bahwa ada perubahan drastis pada kebijakan dasar penerbitan SIM tanpa dasar hukum yang jelas.

Transformasi Tata Kelola Lewat Traffic Attitude Record

Serentak dengan klarifikasi tersebut, Korlantas Polri mengumumkan rencana transformasi tata kelola lalu lintas melalui pengembangan skema Traffic Attitude Record (TAR). Skema ini mengadopsi standar universal yang berlaku di negara-negara maju, yang menggunakan sistem poin penalti atau demerit point system sebagai mekanisme penghargaan dan sanksi. Melalui sistem ini, perilaku pengemudi akan tercatat secara digital:

• Pengendara yang disiplin akan memperoleh kemudahan dalam proses perpanjangan masa berlaku SIM.
• Pengendara dengan pelanggaran berulang yang mencapai batas poin tertentu diwajibkan mengikuti ujian ulang.
• Pada kasus berat seperti tabrak lari atau tindak pidana berat lainnya, SIM dapat dicabut secara permanen melalui mekanisme hukum dan putusan pengadilan.

"Tapi kemudian kalau nanti poin penaltinya menyentuh angka tertentu, dia harus mengikuti ujian ulang atau bahkan mungkin ada kasus-kasus tertentu dia bahkan SIM-nya itu bisa dicabut. Seperti misalnya terlibat tabrak lari, kemudian melarikan diri atas kemudian diputus oleh pengadilan SIM-nya dicabut," tegas Aries. Inisiatif ini menandai pergeseran paradigma kepolisian dari sekadar penerbit dokumen menjadi regulator perilaku berkendara yang lebih ketat dan terukur.