Kemenkum Rekomendasikan Penutupan 4 Server Ilegal Point Blank, Puluhan Ribu Pengguna Dikaitkan dengan Transaksi Ilegal

Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkum) merekomendasikan penutupan empat situs web ilegal yang diduga kuat melanggar hak cipta permainan Point Blank milik PT Zepetto Interactive Indonesia. Keputusan ini merupakan hasil dari rapat verifikasi yang dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkum, Pipit Rismanto, yang dilaksanakan di Jakarta pada Jumat. Pipit menegaskan bahwa setiap situs yang dilaporkan telah diperiksa satu per satu secara cermat dengan mempertimbangkan hasil pembanding serta pendapat ahli, sehingga rekomendasi yang diterbitkan memiliki landasan hukum yang kuat.

Proses verifikasi ini awalnya mencakup lima permohonan yang melaporkan total tujuh situs. Namun, setelah melalui proses penelaahan mendalam yang melibatkan ahli hak cipta, ahli merek, dan perwakilan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), hanya empat situs yang dinyatakan memiliki kesamaan signifikan dengan program komputer Point Blank resmi. Empat situs yang direkomendasikan untuk dipasangi blacklist tersebut meliputi pbmobile.app, pbblaze.com, play.pbneo.app, dan fake-games.com. Tiga situs lainnya, yaitu pbweb.site, rpb.privateindo.id, dan pbsm.olengbloge.com, tidak direkomendasikan untuk ditutup karena operator hosting atau server mereka telah menonaktifkan situs tersebut, sehingga konten yang dilaporkan tidak lagi dapat diakses.

Mekanisme Penjualan Ilegal dan Temuan Ahli

PT Zepetto Interactive Indonesia, selaku penerima lisensi eksklusif dari Zepetto Corporation, melaporkan bahwa situs-situs tersebut menjalankan private server dengan menggunakan aset permainan resmi yang tidak diizinkan. Lebih jauh lagi, pelaku diduga memperjualbelikan materi permainan melalui aplikasi WhatsApp dengan berbagai metode pembayaran, termasuk ShopeePay. Untuk memvalidasi tuduhannya, pemohon telah melakukan pengujian transaksi dan berhasil membuktikan bahwa materi ilegal dapat diterima oleh pembeli setelah pembayaran dilakukan. Dalam sidang verifikasi tersebut, ahli hak cipta menyatakan bahwa perbandingan dapat dilakukan berdasarkan aset permainan seperti karakter, peta, dan menu dengan acuan program komputer asli. Sementara itu, ahli merek menilai bahwa dugaan pelanggaran ini lebih dominan masuk dalam kategori hak cipta, meskipun aspek merek dapat menjadi relevan jika ditemukan penggunaan tanda dagang yang tidak sah.

Implikasi untuk Ekosistem Kreatif Digital

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, menegaskan bahwa perlindungan kekayaan intelektual merupakan fondasi penting untuk menjaga keberlangsungan industri kreatif dan memberikan kepastian hukum bagi para pemegang hak. Hermansyah menyebutkan bahwa penggunaan karya tanpa izin tidak hanya merugikan pencipta, tetapi juga berpotensi menghambat pertumbuhan ekosistem ekonomi kreatif digital secara keseluruhan. Sebagai tindak lanjut, DJKI akan menerbitkan surat rekomendasi penutupan ke empat situs tersebut kepada Komdigi. Komdigi kemudian berwenang untuk melaksanakan pemutusan akses. Kemenkum juga mengimbau para pencipta, pemegang hak, dan pelaku usaha untuk tidak ragu melaporkan pelanggaran melalui mekanisme pengaduan resmi DJKI dengan menyertakan bukti pendukung yang memadai untuk menjaga orisinalitas karya mereka.