DJP Jawa Timur III Hadirkan Forum 'Dari Regulasi ke Redaksi' untuk Edukasi Jitu Penghapusan Sanksi Pajak

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur III menggelar Media Gathering dan Edukasi Perpajakan bertema "Dari Regulasi ke Redaksi" di wilayah Malang Raya. Kegiatan strategis ini menyatukan Kanwil DJP dengan 21 perwakilan media cetak, elektronik, dan daring untuk memperkuat sinergi serta memastikan akurasi informasi kebijakan perpajakan terbaru yang menjangkau masyarakat luas.

Fokus utama diskusi diarahkan pada penguatan pemahaman mengenai Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif (PSA). Langkah ini dilakukan agar regulasi teknis yang kompleks dapat diolah menjadi narasi sederhana dan akurat di ruang redaksi, sehingga publik tidak mengalami kesimpangsiuran dalam memahami hak dan kewajiban perpajakan mereka.

Kolaborasi Strategis dengan Media Massa

Menurut Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Timur III, Budi Harjanto, forum ini menjadi langkah krusial untuk mempererat kemitraan dengan pers sekaligus meningkatkan literasi pajak. Paryan, Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III, mengapresiasi peran media sebagai mitra strategis. Ia menegaskan bahwa kolaborasi yang erat esensial untuk memperluas jangkauan edukasi, sehingga informasi kebijakan pemerintah dapat diterima secara tepat oleh masyarakat.

Implikasi Kebijakan PSA dan Rincian Regulasi

Rangkain regulasi yang dibedah dalam kegiatan ini meliputi PMK Nomor 71 Tahun 2026 serta KEP-239/PJ/2026. Program PSA dirancang untuk mendorong kepatuhan sukarela, namun tetap memiliki batasan yang ketat bagi para wajib pajak:

• Fasilitas PSA mencakup penghapusan atau pengurangan sanksi berupa bunga, denda, maupun kenaikan.
• Apikasi fasilitas tidak menghapus kewajiban pembayaran pokok pajak serta tidak berlaku otomatis bagi seluruh wajib pajak.
• Pengajuan wajib memenuhi syarat administratif dan batas waktu spesifik yang berbeda untuk setiap jenis sanksi.

Diseminasi pengetahuan ini dipaparkan langsung oleh Penyuluh Pajak Abdul Muis dan Anas Agung kepada para jurnalis. Melalui diskusi mendalam dan sesi tanya jawab, media diarahkan untuk menyajikan pemberitaan yang objektif, berimbang, dan edukatif. Inisiatif ini merupakan manifestasi komitmen DJP dalam membangun kepercayaan publik, mendukung penerimaan negara, dan memastikan fasilitas pajak bekerja secara optimal demi pembangunan nasional.