Hollywood Desak Kongres Sahkan Insentif Pajak 20 Persen demi Bawa Pulang Tom Cruise

Dalam upaya mendesak penyelamatan industri perfilman dari eksodus ke negara lain, para pengambil keputusan di Hollywood kini menyoroti urgensi insentif pajak federal sebagai kunci strategis. Isu ini menjadi sorotan utama dalam American Film Market (AFM) yang digelar di Los Angeles, di mana Josh Rogin, petinggi urusan pemerintah federal di Motion Picture Association (MPA), secara terbuka mendesak Kongres Amerika Serikat untuk segera mengesahkan undang-undang keringanan pajak. Langkah ini dinilai vital untuk menghentikan laju produksi film yang terus kabur ke luar negeri akibat tidak adanya dukungan fiskal yang memadai di dalam negeri.

Menurut Rogin, kebijakan insentif federal ini akan merombak total wajah industri film dan televisi di AS. Ia menyoroti bahwa hilangnya lokasi produksi berarti hilangnya lapangan kerja dan aliran pendapatan pajak yang seharusnya menjadi milik ekonomi domestik. Fakta bahwa bintang-bintang kelas dunia seperti Tom Cruise kini memilih memfilmkan karya mereka di Prancis menjadi alarm keras bagi pemerintah AS, karena hal tersebut mengalihkan peluang kerja dan kontribusi pajak ke yurisdiksi asing.

Alasan Ekonomis dan Strategis di Balik Desakan Insentif

Dalam panel diskusi AFM, Rogin menegaskan bahwa gaji bintang adalah isu utama yang menjadi pendorong pergeseran produksi. "Saat Tom Cruise bikin film di Prancis, semua lowongan kerja itu jadi milik orang Prancis. Semua pajak yang dia bayar, masuknya ke pemerintah sana. Sistem kita saat ini justru mendukung kaburnya produksi," ujar Rogin. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya membawa balik film-film besar yang menyerap banyak tenaga kerja ke dalam negeri, bukan sekadar produksi kecil, demi memulihkan vitalitas ekonomi Hollywood.

Detail Rancangan Undang-Undang Revitalisasi Film

Desakan tersebut merujuk pada proposal Rancangan Undang-Undang Revitalisasi Film, Televisi, dan Hiburan yang didukung penuh oleh koalisi lintas partai. Rancangan ini menawarkan solusi konkret melalui mekanisme fiskal yang menguntungkan bagi para produser. Poin-poin utama dari insentif yang diajukan meliputi:

• Jaminan kredit pajak sebesar 20 persen untuk upah pekerja dan produksi di dalam negeri.
• Dukungan regulasi federal yang bertujuan menarik kembali proyek-proyek besar yang saat ini lebih memilih syuting di luar Amerika Serikat.
• Upaya strategis untuk meningkatkan rekrutmen dan lapangan kerja lokal dengan memastikan bahwa film-film blockbuster tetap diproduksi di tanah AS.

Dengan adanya rancangan undang-undang ini, industri Hollywood berharap dapat bersaing kembali secara global dan mencegah perpindahan talenta serta modal investasi ke negara-negara lain yang menawarkan insentif pajak yang lebih kompetitif.