DJ P Yakin Mundurnya Gibran Tak Ganggu Target Pajak Nasional

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden tidak memberikan dampak negatif terhadap penerimaan negara. Dalam acara Media Gathering DJP 2026 di Bogor, Jawa Barat, Bimo menyatakan keyakinannya bahwa fluktuasi politik tingkat tinggi tersebut tidak mengubah fundamental perpajakan. "Dampaknya menurut saya tidak ada. Tetap pajak harus mengejar target untuk pendanaan pembangunan," ujar Bimo, menegaskan bahwa prioritas utama lembaga perpajakan tetap fokus pada pencapaian target anggaran demi keberlangsungan program pembangunan nasional.

Bimo menjelaskan bahwa strategi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ke depan akan berkonsentrasi pada peningkatan kualitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak. Fokus utama yang ditekankan adalah mendorong kepatuhan sukarela agar partisipasi masyarakat dalam membayar pajak meningkat, di samping upaya memastikan bahwa iklim ekonomi tetap stabil dan berjalan baik. "Kita tetap saja melakukan upaya-upaya yang terbaik, melayani masyarakat, memastikan kepatuhan sukarela (pajak) bisa meningkat, dan juga memastikan ekonomi tetap bisa berjalan dengan baik," paparnya.

Komitmen Optimalisasi Penerimaan Negara

Dengan sikap netral terhadap perubahan struktur kepemimpinan eksekutif tertinggi, DJP berkomitmen untuk terus mengoptimalkan setiap sumber pendapatan. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa tujuan penghapusan pajak tetap terpenuhi tanpa terganggu oleh dinamika politik. Bimo menekankan bahwa peran DJP adalah sebagai pelayan publik yang memastikan mekanisme perpajakan berjalan efisien dan transparan, sehingga potensi penerimaan dapat dimaksimalkan secara berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan fiskal negara.

Proses Resmi Pengunduran Diri di MPR

Pengunduran diri Gibran ini telah melalui proses formal yang sah. Pada Kamis (12/11), Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya secara langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengonfirmasi peristiwa ini setelah menerima kunjungan Gibran di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. "Dalam pertemuan tersebut, Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Muzani. Proses tersebut berlangsung sekitar 20 menit, dengan Gibran tiba di kompleks parlemen sekitar pukul 11.15 WIB.