Kemenkeu Catat Defisit APBN Oktober 2026 Capai Rp379,3 T, Menkeu Suahasil Nazara Tekankan Bukan Kerugian

Kementerian Keuangan resmi mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Oktober 2026 mencatatkan defisit sebesar Rp379,3 triliun, atau setara dengan 1,47 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini mencerminkan kondisi di mana belanja negara masih lebih tinggi dibandingkan pendapatan yang diterima pemerintah. Meskipun demikian, Suahasil Nazara, Menteri Keuangan, menegaskan bahwa defisit dalam konteks APBN tidak dapat disamakan dengan kerugian bisnis biasa, melainkan merupakan desain kebijakan fiskal yang disengaja untuk mendanai kebutuhan publik.

Menurut data resmi yang dirilis pada Jumat (13/11) di Jakarta, pendapatan negara hingga Oktober 2026 mencapai Rp2.618,0 triliun, menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 23,9 persen secara tahunan (year on year). Di sisi lain, belanja negara tercatat sebesar Rp2.997,2 triliun, dengan kenaikan 15,6 persen secara tahunan. Kesenjangan antara pendapatan dan belanja inilah yang menghasilkan defisit tersebut, namun diimbangi oleh keseimbangan primer yang tetap positif.

Penolakan Diksi 'Tekor' dan Filosofi Fiskal

Suahasil Nazara secara tegas menolak penggunaan istilah "tekor" untuk menggambarkan kondisi defisit APBN. Dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, ia menjelaskan bahwa APBN memang dirancang sejak awal agar belanja negara lebih besar dari pendapatan. "Jadi tekor bukan berarti rugi. APBN enggak ada urusan untung atau rugi. APBN itu adalah belanja untuk masyarakat," ujar Suahasil. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa fungsi utama fiskal adalah sebagai instrumen redistribusi dan pelayanan publik, bukan entitas komersial yang mengejar laba.

Detail Realisasi Anggaran dan Keseimbangan Primer

Secara rinci, komposisi APBN hingga Oktober 2026 menunjukkan dinamika berikut:

• Pendapatan negara: Rp2.618,0 triliun (naik 23,9% yoy).
• Belanja negara: Rp2.997,2 triliun (naik 15,6% yoy).
• Defisit APBN: Rp379,3 triliun (1,47% dari PDB).
• Keseimbangan Primer: Positif sebesar Rp114,8 triliun.

Keseimbangan primer yang positif menjadi indikator penting bahwa penerimaan negara masih mampu menutupi belanja operasional tanpa perlu mengandalkan pembiayaan utang untuk aktivitas rutin, meskipun defisit keseluruhan tetap terjadi akibat belanja modal dan transfer lainnya. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat reformasi tiga pilar di sektor keuangan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.