Pramono Anung Perintahkan Pembersihan 5.000 Meter Persegi Hutan Kota Penjaringan dari Sampah Ilegal

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara tegas memerintahkan pembersihan seluas kurang lebih 5.000 meter persegi di kawasan Hutan Kota Penjaringan, Jakarta Utara, yang selama ini disalahgunakan sebagai lokasi pembuangan sampah ilegal. Keputusan strategis ini diambil langsung oleh Pramono usai meninjau kondisi lapangan bersama jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada Kamis (12/11/2026), dengan instruksi agar proses pembersihan dimulai secara immediate atau sejak hari itu juga untuk memulihkan fungsi ekologis kawasan.

Fokus penataan tersebut dimulai dengan penghijauan ulang, penyelesaian pembangunan pagar, serta pembenahan fasilitas ruang terbuka hijau (RTH). Pramono menyatakan bahwa lahan yang telah dibersihkan dari tumpukan sampah akan ditanami pohon kembali, sehingga kawasan dapat difungsikan kembali sebagai ruang terbuka hijau yang layak dan aman bagi masyarakat. Langkah ini tidak hanya bertujuan menjaga estetika kota, tetapi juga memastikan keberlanjutan lingkungan di kawasan utara Jakarta.

Kendala Administrasi dan Koordinasi Multi-Lembaga

Pembangunan pagar sebagai upaya preventif terhadap masuknya sampah ilegal mengalami hambatan teknis, dengan progres fisik yang telah mencapai 70 persen. Kendala utama sebelumnya berasal dari okupasi lahan dan persoalan pencatatan aset di Dinas Pertanam dan Hutan Kota DKI Jakarta. Untuk mengatasi hal ini, Pemprov DKI Jakarta telah menggalakkan koordinasi intensif dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan Nasional (BPN), PT Jakarta Propertindo (Jakpro), PT Jasa Marga, serta perangkat wilayah terkait. Koordinasi lintas lembaga tersebut telah menghasilkan kesepakatan strategis mengenai lokasi pemagaran di sisi jalan tol, dengan alokasi anggaran penataan yang telah dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3,5 miliar.

Reformasi Fasilitas Publik dan Transparansi Pelaku Pelanggar

Dalam upaya penertiban menyeluruh, Pramono meminta pengawasan akses jalan menuju kawasan diperketat, mengingat laporan dari Camat Penjaringan dan petugas kebersihan menunjukkan bahwa aktivitas pembuangan sampah ilegal kerap dilakukan pada malam hari. Sebagai sanksi sosial, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen mengumumkan kepada publik pihak-pihak yang terbukti melakukan pembuangan sampah ilegal, termasuk pengguna jasa pengangkutan sampah dari hotel, restoran, dan kafe.

• Revitalisasi Sarana: Pembenahan fasilitas taman yang mencakup perbaikan jalur akses, sarana olahraga, dan area bermain anak.
• Transparansi Informasi: Pengumuman publik pelaku pelanggaran agar jasa pengangkutan sampah dapat diedukasi dan praktik pembuangan sembarangan dapat dihentikan.
• Restorasi Lahan: Penanaman pohon di area yang telah dibersihkan untuk memulihkan nilai ekologis lahan seluas 4,4 hektare beserta sebagian lahan PT Jakpro.