Prabowo Alokasikan Rp100 Miliar per Ibu Kota Provinsi Melalui Reformasi Pengadaan APBN

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan fiskal strategis berupa alokasi dana tambahan sebesar Rp100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi dan minimal Rp20 miliar untuk setiap kabupaten di Indonesia. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Presiden saat membuka peringatan milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, pada Sabtu. Dana tersebut merupakan hasil dari efisiensi belanja pemerintah pusat yang selama ini dinilai tidak efisien, dengan tujuan memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam melayani masyarakat.

Prabowo menjelaskan bahwa alokasi ini bersifat dinamis; kabupaten dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan kebutuhan infrastruktur yang lebih besar berpeluang menerima dana yang lebih tinggi. Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah berencana mengumpulkan seluruh gubernur dan bupati guna membahas mekanisme pencairan serta prioritas penggunaan dana tersebut secara detail.

Sumber Dana dari Pemangkasan Belanja Barang dan Jasa

Total belanja barang dan jasa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini mencapai sekitar Rp1.200 triliun. Presiden menargetkan penghematan hingga 30 persen atau sekitar Rp400 triliun melalui perbaikan proses pengadaan yang selama ini rawan penggelembungan harga. Prabowo menyoroti inefisiensi sistemik di daerah, di mana pengadaan barang sering dilakukan secara terpisah meskipun spesifikasi barangnya identik. Sebagai contoh konkret, ia mengutip kasus pengadaan obat rumah sakit yang dapat menghasilkan 20 hingga 30 harga berbeda untuk jenis obat yang sama persis, menunjukkan besarnya potensi kebocoran anggaran.

Reformasi Sistem Pengadaan Terpusat dan Efisiensi Nasional

Untuk mengatasi inefisiensi tersebut, pemerintah akan menyatukan sistem pengadaan barang dan jasa yang sebelumnya tersebar di sekitar 500 kabupaten/kota dan puluhan kementerian. Perombakan sistem pengadaan terpusat ini diproyeksikan mampu menghasilkan penghematan anggaran hingga 40 persen. Melalui mekanisme ini, pemerintah bertujuan memastikan bahwa barang dengan spesifikasi dan kualitas yang sama diperoleh dengan harga yang seragam di seluruh Indonesia. Prabowo menegaskan bahwa setiap rupiah penghematan dari pemangkasan belanja ini akan dikembalikan ke daerah dan masyarakat, mengingat posisi geografis Indonesia yang berada di sepanjang Cincin Api Pasifik dan memerlukan kesiapan anggaran yang efisien untuk mitigasi bencana serta pembangunan infrastruktur.