Jakarta Utara Targetkan Ekosistem Pengadaan Bebas Korupsi lewat Bimbingan Teknis 400 Peserta

Pemerintah Kota Jakarta Utara menegaskan bahwa penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa merupakan langkah strategis untuk menjamin kualitas layanan publik. Wali Kota Jakarta Utara, Hendra Hidayat, menilai keberhasilan pengadaan tidak boleh sekadar berfokus pada tuntasnya administrasi atau tingginya serapan anggaran, melainkan harus didasari oleh prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan integritas yang kuat. Hal tersebut disampaikannya di Ruang Bahari, Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Kamis (12/11).

Dalam sambutannya, Hendra menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran pemerintah daerah wajib dikelola secara bertanggung jawab. Ia berharap anggaran tersebut tidak hanya terserap sesuai perencanaan, tetapi benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang memberikan nilai tambah nyata bagi masyarakat. "Lebih dari itu, setiap tahapan harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta berlandaskan integritas," ujar Hendra. Komitmen ini menjadi fondasi bagi terciptanya ekosistem pengadaan yang profesional dan berintegritas di wilayah tersebut.

Metodologi Pencegahan Dini dan Kapasitas SDM

Inspektur Pembantu Wilayah Kota Jakarta Utara, Dannu Yudianto, menjelaskan bahwa kegiatan Bimbingan Teknis ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam memahami aturan perundang-undangan serta mengenali potensi penyimpangan sejak dini. Kegiatan dua hari yang berlangsung pada 11–12 November 2026 ini diikuti oleh total 400 peserta yang terbagi menjadi dua gelombang utama dengan fokus materi yang berbeda.

• Hari Pertama (Rabu, 11 November): Dilaksanakan untuk 200 peserta yang terdiri dari kepala Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, dan unsur Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).
• Hari Kedua (Kamis, 12 November): Menargetkan 200 peserta lain, meliputi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), kepala subbagian program dan tata usaha, serta bendahara.

Pembahasan materi difokuskan secara mendalam pada aspek hukum, kepatuhan regulasi, dan mekanisme pengendalian internal untuk mencegah praktik fraud dalam pengadaan.

Kolaborasi Multi-Lembaga Pengawasan

Untuk memastikan materi yang disampaikan berlandaskan standar nasional, penyelenggara menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga pengawas dan penegak hukum ternama. Langkah ini diapresiasi oleh Wali Kota Hendra sebagai inisiatif positif dalam mencegah korupsi di sektor pengadaan.

• Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
• Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
• Kejaksaan Negeri
• Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
• Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Dannu Yudianto berharap sinergi ini dapat membangun budaya kerja yang mengedepankan integritas. "Ini menjadi salah satu langkah konkret untuk mewujudkan pengadaan pemerintah yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi," pungkasnya.