Pemerintah Genjot Target KUR 2026 Jadi Rp325 T, Siap Beri Bunga 0% bagi Korban Gempa NTT

Pemerintah resmi memutuskan untuk menaikkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2026 menjadi Rp325 triliun, naik dari rencana awal sebesar Rp295 triliun. Langkah strategis ini diambil untuk merespons tingginya permintaan pembiayaan dari pelaku usaha serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Tak hanya menambah plafon, pemerintah juga menyiapkan kebijakan komprehensif berupa keringanan bunga hingga 0% khusus bagi debitur yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2027. Keputusan ini diumumkan dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Dalam laporan kinerja terkini, realisasi penyaluran KUR telah menunjukkan momentum yang kuat. Per tanggal 31 Oktober 2026, penyaluran KUR sudah mencapai Rp271,3 triliun dengan total penerima sebanyak 4,2 juta debitur. Secara keseluruhan, realisasi seluruh Kredit Program pemerintah tercatat sebesar Rp300,8 triliun atau setara dengan 89,2% dari total plafon yang didistribusikan senilai Rp337,4 triliun. Angka ini mengindikasikan bahwa antusiasme masyarakat terhadap akses permodalan murah tersebut terus meningkat signifikan sepanjang tahun berjalan.

Perluasan Akses Pembiayaan untuk Mendukung Program Prioritas Presiden

Airlangga Hartarto menegaskan bahwa penguatan skema pembiayaan ini merupakan wujud kehadiran negara dalam mendorong produktivitas dan ekspansi skala bisnis rakyat. Menurutnya, KUR bukan sekadar instrumen pinjaman, melainkan instrumen strategis untuk membuka akses modal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang sebelumnya sulit menjangkau perbankan formal. "Kredit Program merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Antusiasme masyarakat terhadap KUR terus meningkat. Karena itu, Pemerintah terus memperluas ruang pembiayaan sesuai kebutuhan sektoral sebagai dukungan kepada program prioritas Presiden, baik tahun ini maupun tahun depan," ujar Airlangga. Ia berharap, dengan akses yang lebih luas, semakin banyak usaha rakyat yang mampu tumbuh, menyerap tenaga kerja baru, dan naik kelas menjadi entitas bisnis yang lebih kompetitif.

Komitenya Relaksasi dan Restrukturisasi Kredit untuk Korban Bencana

Di sisi mitigasi risiko dan bantuan sosial, pemerintah menaruh perhatian khusus pada debitur KUR yang terdampak bencana alam, khususnya gempa di NTT. Komite Kebijakan menyepakati pemberian relaksasi berupa restrukturisasi kredit untuk meringankan beban para debitur tersebut. Mekanisme ini memungkinkan penjadwalan ulang pembayaran atau bahkan penghapusan bunga (0%) bagi kelompok yang paling terdampak, guna memastikan mereka tetap memiliki kemampuan bayar di tengah kondisi pemulihan pasca-bencana. Kebijakan ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal dan moneter pemerintah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan agregat, tetapi juga memiliki dimensi perlindungan sosial yang tajam bagi sektor informal dan pelaku usaha rentan di daerah bencana.