KPK Dalami Skandal Cukai PT Djarum: Panggil Saksi ASN Bea Cukai, Kerugian Negara Diprediksi Capai Triliunan
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi sektor cukai yang melibatkan PT Djarum memasuki fase krusial dengan dipanggilnya sejumlah saksi kunci.
- Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo , mengonfirmasi bahwa lembaga antirasuah tersebut telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi berinisial SA dan AZR di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis.
- Proses hukum ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan Bea Cukai pada Februari 2026.
Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi sektor cukai yang melibatkan PT Djarum memasuki fase krusial dengan dipanggilnya sejumlah saksi kunci. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa lembaga antirasuah tersebut telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi berinisial SA dan AZR di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis. Kedua saksi tersebut diketahui merupakan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, yang dipanggil untuk memberikan keterangan terkait potensi kerugian keuangan negara yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah.
Proses hukum ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan Bea Cukai pada Februari 2026. Kasus ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan kelanjutan dari dugaan korupsi yang telah menyeret sejumlah pejabat tinggi dan pihak swasta. Pada 21 Juli 2026, KPK mengeluarkan dua surat perintah penyidikan (sprindik) baru, dan hingga September 2026, total sembilan pihak telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Keterlibatan para tersangka mencakup pejabat tinggi Bea Cukai hingga pemilik dan manajer operasional perusahaan ekspedisi Blueray Cargo, menunjukkan adanya jaringan korupsi yang terstruktur.
Ekspansi Penyidikan dan Geledah Kantor di Kudus
Langkah tegas KPK berlanjut pada 28 Oktober 2026 ketika lembaga tersebut mengumumkan penerbitan satu sprindik umum baru. Sebagai tindak lanjut, KPK melakukan penggeledahan intensif di Kantor Bea Cukai Kudus dan Kantor PT Djarum di Kudus, Jawa Tengah. Penggeledahan tidak berhenti di situ; sehari kemudian, KPK menyisir enam perusahaan terafiliasi PT Djarum di lokasi yang sama. Pada 30 Oktober 2026, operasi penggeledahan diperluas ke Kantor Bea Cukai Semarang serta Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Serangkaian penggeledahan ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti fisik dan digital yang kuat guna menghitung presisi kerugian negara serta memetakan alur dana haram.
Daftar Tersangka dan Dugaan Suap
Penyelidikan ini mengungkap dugaan pemberian uang oleh pihak PT Djarum kepada oknum di Bea Cukai untuk memuluskan praktik ilegal. Berikut adalah daftar sembilan tersangka yang telah ditetapkan KPK dalam pengembangan perkara ini:
- Rizal, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat
- Sisprian Subiaksono, Kepala Subdirektorat Intelijen Bea Cukai
- Orlando Hamonangan, Kepala Seksi Penindakan II Bea Cukai
- John Field, Pemilik Blueray Cargo
- Dedy Kurniawan, Manajer Operasional Blueray Cargo
- Andri, Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo
- Budiman Bayu Prasojo, Kepala Seksi Intelijen Cukai Bea Cukai
- GHH, Kepala Kantor Bea Cukai Kediri
- AD, Pejabat fungsional Bea Cukai Madya
Di sisi lain, saksi AZR juga diagendakan diperiksa untuk penyidikan kasus Bea Cukai yang lain terkait tersangka GHH, sementara MWA selaku ASN Bea Cukai juga akan diperiksa dalam lanjutan penyidikan. Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut integritas sistem perpajakan negara dan potensi kebocoran pendapatan negara yang sangat masif dari sektor industri rokok, sejalan dengan upaya penguatan integritas digital dan pengawasan terhadap ASN yang terus digencarkan oleh lembaga antirasuah.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Asing Borong 10 Saham Strategis, IHSG Melesat 2,66% di Tengah Gelombang Pengunduran Gibran

Strategi Baru Kemenko Perekonomian: Replokasi Model Jepang dan Korea untuk Dongkrak Valuasi Emiten RI

DJ P Yakin Mundurnya Gibran Tak Ganggu Target Pajak Nasional
